Penajam (ANTARA Kaltim) - Proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam terhenti dan tidak bisa dilanjutkan penyelesaiannya, menyusul kondisi keuangan pemerintah daerah setempat yang mengalami defisit.
"Pemeritah kabupaten belum bisa melakukan pembayaran pembangunan Bendungan Lawe-Lawe sekitar Rp125 miliar pada 2018," ungkap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Supardi, ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Sampai saat ini, kemajuan pengerjaan proyek Bendungan Lawe-Lawe di Kecamatan Penajam telah mencapai sekitar 85 persen.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru bisa melakukan pembayaran sekitar Rp20 miliar dari total tagihan kontraktor pelaksana proyek yang mencapai Rp125 miliar.
"Jadi, hingga saat ini pemerintah kabupaten masih memiliki utang sekitar Rp100 miliar kepada kontraktor pelaksana pembangunan," ujar Supardi.
Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 hanya mendapatkan alokasi dana sekitar Rp30 miliar untuk membayar tunggakan kepada kontraktor pelaksana tersebut.
"Kami akan coba pembayaran sisanya diajukan pada APBD Perubahan 2018, sehingga utang proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dapat diselesaikan pada 2018," tambah Supardi.
Proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe didanai melalui skema anggaran tahun jamak dan dimulai pelaksanaannya pada 2015.
"Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe itu terancam mangkrak dan gagal fungsional karena belum terbangun 100 persen," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mengajukan bantuan dana kepada pemerintah pusat agar pekerjaan pembangunan Bendung Lawe-Lawe tersebut dapat dilanjutkan.
Bendungan seluas 200 hektare dengan kapasitas sekitar 6,5 juta liter air itu untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara itu, sehingga nantinya mampu meningkatkan produksi air bersih hingga 600 liter per detik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemeritah kabupaten belum bisa melakukan pembayaran pembangunan Bendungan Lawe-Lawe sekitar Rp125 miliar pada 2018," ungkap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Supardi, ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Sampai saat ini, kemajuan pengerjaan proyek Bendungan Lawe-Lawe di Kecamatan Penajam telah mencapai sekitar 85 persen.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru bisa melakukan pembayaran sekitar Rp20 miliar dari total tagihan kontraktor pelaksana proyek yang mencapai Rp125 miliar.
"Jadi, hingga saat ini pemerintah kabupaten masih memiliki utang sekitar Rp100 miliar kepada kontraktor pelaksana pembangunan," ujar Supardi.
Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 hanya mendapatkan alokasi dana sekitar Rp30 miliar untuk membayar tunggakan kepada kontraktor pelaksana tersebut.
"Kami akan coba pembayaran sisanya diajukan pada APBD Perubahan 2018, sehingga utang proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dapat diselesaikan pada 2018," tambah Supardi.
Proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe didanai melalui skema anggaran tahun jamak dan dimulai pelaksanaannya pada 2015.
"Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe itu terancam mangkrak dan gagal fungsional karena belum terbangun 100 persen," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mengajukan bantuan dana kepada pemerintah pusat agar pekerjaan pembangunan Bendung Lawe-Lawe tersebut dapat dilanjutkan.
Bendungan seluas 200 hektare dengan kapasitas sekitar 6,5 juta liter air itu untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara itu, sehingga nantinya mampu meningkatkan produksi air bersih hingga 600 liter per detik. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017