Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua MPP Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Ahmad Zakiyuddin berharap kepada Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie mengembangkan sikap keteladanan dalam kepemimpinan, yakni tidak mengambil sikap politik tanpa keputusan majelis.
"Sebagai pemimpin, seharusnya Prof Jimly memberikan keteladanan, khususnya dalam memimpin sebuah organisasi umat dengan tidak membawa-bawa nafsu politik pribadi, karena keteladanan merupakan modal utama dalam mewujudkan keutuhan umat," ujar Ahmad melalui rilis yang diterima Antara, Kamis.
Menurutnya, umat Islam adalah modal dasar Bangsa Indonesia yang perlu dijaga, dirawat, dan dijadikan pertimbangan dalam segala keputusan politik ICMI. Perbedaan dukungan politik dan budaya adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan oleh apapun dan oleh siapapun.
Bagi ICMI, lanjutnya, psikologis umat dan suasana kebatinan seharusnya menjadi faktor utama pertimbangan politik dalam mewujudkan kepemimpinan dan kedaulatan bangsa.
Untuk itu, Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI Muda menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, pertama, memandang penting bagi ICMI memastikan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap kepentingan umat Islam.
Di antaranya adalah mendesak presiden menyampaikan pidato kepada publik bahwa pemerintah akan secara tegas menerapkan hukum yang adil, tegas dan transparan.
Pemerintah akan menjadi lokomotif pertama dan utama dalam penegakan hukum dan menjaga harmoni sosial, sehingga berbagai kasus penodaan terhadap ulama tidak terjadi lagi.
Ia melanjutkan, ICMI Muda menyayangkan Sikap Ketua Umum ICMI Prof Jimly yang terburu-buru melakukan manuver politik atas nama ICMI untuk mendukung Presiden Joko Widodo dua Periode, tanpa mekanisme internal organisasi.
ICMI Muda memandang bahwa apa yang dilakukan Jimly terlalu kental nuansa pragmatisme dalam menentukan sikap politik, tanpa terlebih dahulu menggali potensi keinginan umat.
ICMI Muda memandang bahwa indikator dukungan politik harus dikembalikan kepada mekanisme internal organisasi. Mengambil sikap tanpa mekanisme organisasi akan membawa ICMI pada politik praktis dan mengabaikan aspirasi umat adalah sikap yang tidak mencerminkan jati diri cendekiawan.
"Kami juga mengajak seluruh umat bijaksana dalam menyikapi perbedaan pilihan politik dengan tidak membajak atau mengatasnamakan majelis pada pilihan politik tertentu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sebagai pemimpin, seharusnya Prof Jimly memberikan keteladanan, khususnya dalam memimpin sebuah organisasi umat dengan tidak membawa-bawa nafsu politik pribadi, karena keteladanan merupakan modal utama dalam mewujudkan keutuhan umat," ujar Ahmad melalui rilis yang diterima Antara, Kamis.
Menurutnya, umat Islam adalah modal dasar Bangsa Indonesia yang perlu dijaga, dirawat, dan dijadikan pertimbangan dalam segala keputusan politik ICMI. Perbedaan dukungan politik dan budaya adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan oleh apapun dan oleh siapapun.
Bagi ICMI, lanjutnya, psikologis umat dan suasana kebatinan seharusnya menjadi faktor utama pertimbangan politik dalam mewujudkan kepemimpinan dan kedaulatan bangsa.
Untuk itu, Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI Muda menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, pertama, memandang penting bagi ICMI memastikan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap kepentingan umat Islam.
Di antaranya adalah mendesak presiden menyampaikan pidato kepada publik bahwa pemerintah akan secara tegas menerapkan hukum yang adil, tegas dan transparan.
Pemerintah akan menjadi lokomotif pertama dan utama dalam penegakan hukum dan menjaga harmoni sosial, sehingga berbagai kasus penodaan terhadap ulama tidak terjadi lagi.
Ia melanjutkan, ICMI Muda menyayangkan Sikap Ketua Umum ICMI Prof Jimly yang terburu-buru melakukan manuver politik atas nama ICMI untuk mendukung Presiden Joko Widodo dua Periode, tanpa mekanisme internal organisasi.
ICMI Muda memandang bahwa apa yang dilakukan Jimly terlalu kental nuansa pragmatisme dalam menentukan sikap politik, tanpa terlebih dahulu menggali potensi keinginan umat.
ICMI Muda memandang bahwa indikator dukungan politik harus dikembalikan kepada mekanisme internal organisasi. Mengambil sikap tanpa mekanisme organisasi akan membawa ICMI pada politik praktis dan mengabaikan aspirasi umat adalah sikap yang tidak mencerminkan jati diri cendekiawan.
"Kami juga mengajak seluruh umat bijaksana dalam menyikapi perbedaan pilihan politik dengan tidak membajak atau mengatasnamakan majelis pada pilihan politik tertentu," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017