Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur mengharapkan program dana desa yang dilaksanakan pemerintah pusat bisa saling bersinergi dengan program pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrahman di Samarinda, saat dialog di Radio Suara Samarinda ,Senin mengemukakan, penyaluran dana desa jangan sampai tumpeng tindih dengan anggaran pembangunan daerah, sehingga tidak membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, selain dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tujuh kabupaten di Kaltim juga mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Belum lagi tambahan anggaran melalui APBD Provinsi Kaltim yang juga diusulkan oleh para bupati, menjadikan serapan anggaran untuk desa semakin berlimpah," terang Zain.
Ia berharap berlimpahnya anggaran tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik untuk kegiatan pembangunan dan pergerakan ekonomi desa, sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Jauhar Efendi mengatakan bahwa penyaluran dana desa dari pemerintah pusat sudah memasuki tahun ketiga untuk 840 desa yang tersebar di tujuh Kabupaten.
Total nilai dana desa yang diterima Kaltim dari pemerintah pusat pada 2017 mencapai Rp692,42 miliar dan disalurkan dalam dua tahap.
"Untuk tahun 2017 ini, dana desa sudah memasuki pencairan tahap kedua, namun masih ada dua kabupaten, yakni Paser dan Kutai Kartanegara yang belum mengajukan pencairan dananya," imbuh Johar.
Ia menjelaskan, ada mekanisme yang harus dipenuhi daerah untuk pencairan dana desa tahap kedua, di antaranya laporan administrasi pencairan sebelumnya berikut pertanggungjawabannya.
"Kami berharap dua kabupaten tersebut segera mengajukan proses pencairan, mengingat batas akhir pencairan tahap kedua secara nasional pada 4 Desember 2017," ujar Jauhar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrahman di Samarinda, saat dialog di Radio Suara Samarinda ,Senin mengemukakan, penyaluran dana desa jangan sampai tumpeng tindih dengan anggaran pembangunan daerah, sehingga tidak membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, selain dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tujuh kabupaten di Kaltim juga mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Belum lagi tambahan anggaran melalui APBD Provinsi Kaltim yang juga diusulkan oleh para bupati, menjadikan serapan anggaran untuk desa semakin berlimpah," terang Zain.
Ia berharap berlimpahnya anggaran tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik untuk kegiatan pembangunan dan pergerakan ekonomi desa, sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Jauhar Efendi mengatakan bahwa penyaluran dana desa dari pemerintah pusat sudah memasuki tahun ketiga untuk 840 desa yang tersebar di tujuh Kabupaten.
Total nilai dana desa yang diterima Kaltim dari pemerintah pusat pada 2017 mencapai Rp692,42 miliar dan disalurkan dalam dua tahap.
"Untuk tahun 2017 ini, dana desa sudah memasuki pencairan tahap kedua, namun masih ada dua kabupaten, yakni Paser dan Kutai Kartanegara yang belum mengajukan pencairan dananya," imbuh Johar.
Ia menjelaskan, ada mekanisme yang harus dipenuhi daerah untuk pencairan dana desa tahap kedua, di antaranya laporan administrasi pencairan sebelumnya berikut pertanggungjawabannya.
"Kami berharap dua kabupaten tersebut segera mengajukan proses pencairan, mengingat batas akhir pencairan tahap kedua secara nasional pada 4 Desember 2017," ujar Jauhar. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017