Penajam (ANTARA Kaltim) - Anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum (UPT-PU) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2017 sangat terbatas, sehingga kinerjanya tidak bisa maksimal, kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan setempat, Alimuddin.
"Anggaran operasional UPT-PU Kecamatan pada 2017 terbatas hanya untuk pembelian BBM sekitar Rp12 miliar," kata Alimuddin saat ditemui di Penajam, Senin.
Ia menegaskan hal itu seiring kritikan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang menilai kinerja dan peran UPU-PT Kecamatan belum maksimal.
Dalam kritikannya, anggota DPRD Penajam Paser Utara Sariman mengatakan bahwa jalan usaha tani dan jalan desa yang dibuka UPT-PU tidak bertahan lama, terutama pada musim hujan hanya bisa bertahan selama satu pekan.
Sariman menegaskan, peran dan kinerja UPT-PU Kecamatan perlu ditingkatkan sebagai solusi untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur desa dan kelurahan.
"Pembukaan jalan usaha tani dan jalan desa pada 2017 memang terkendala anggaran, karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit," ujar Alimuddin.
Ia mengakui, anggaran operasional UPT-PU Kecamatan tidak sebanding dengan usulan atau proposal masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.
Alimuddin menambahkan, terobosan peningkatan jalan usaha tani dan jalan desa sampai ke tahap pengerasan dengan memanfaatkan dana desa belum merata, karena jarak yang terlalu jauh.
"Beberapa pembukaan jalan usaha tani dan desa sudah ditingkatkan sampai tahap pengerasan, kecuali di wilayah Kecamatan Sepaku," tambahnya.
Pada 2017, lanjut Alimuddin, UPT-PU di empat kecamatan hanya mendapat anggaran operasional Rp12 miliar, sementara jumlah proposal yang diterima sampai November 2017 lebih kurang 300 usulan.
Untuk memaksimalkan kinerja dan peran UPT-PU Kecamatan, Pemkab Penajam Paser Utara akan mengusulkan anggaran pengadaan material khusus melalui APBD 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Anggaran operasional UPT-PU Kecamatan pada 2017 terbatas hanya untuk pembelian BBM sekitar Rp12 miliar," kata Alimuddin saat ditemui di Penajam, Senin.
Ia menegaskan hal itu seiring kritikan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang menilai kinerja dan peran UPU-PT Kecamatan belum maksimal.
Dalam kritikannya, anggota DPRD Penajam Paser Utara Sariman mengatakan bahwa jalan usaha tani dan jalan desa yang dibuka UPT-PU tidak bertahan lama, terutama pada musim hujan hanya bisa bertahan selama satu pekan.
Sariman menegaskan, peran dan kinerja UPT-PU Kecamatan perlu ditingkatkan sebagai solusi untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur desa dan kelurahan.
"Pembukaan jalan usaha tani dan jalan desa pada 2017 memang terkendala anggaran, karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit," ujar Alimuddin.
Ia mengakui, anggaran operasional UPT-PU Kecamatan tidak sebanding dengan usulan atau proposal masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.
Alimuddin menambahkan, terobosan peningkatan jalan usaha tani dan jalan desa sampai ke tahap pengerasan dengan memanfaatkan dana desa belum merata, karena jarak yang terlalu jauh.
"Beberapa pembukaan jalan usaha tani dan desa sudah ditingkatkan sampai tahap pengerasan, kecuali di wilayah Kecamatan Sepaku," tambahnya.
Pada 2017, lanjut Alimuddin, UPT-PU di empat kecamatan hanya mendapat anggaran operasional Rp12 miliar, sementara jumlah proposal yang diterima sampai November 2017 lebih kurang 300 usulan.
Untuk memaksimalkan kinerja dan peran UPT-PU Kecamatan, Pemkab Penajam Paser Utara akan mengusulkan anggaran pengadaan material khusus melalui APBD 2018. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017