Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memastikan defisit keuangan akibat menurunnya pendapatan daerah tidak akan berdampak secara langsung terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar kepada wartawan di Penajam, Senin, mengatakan, penentuan program atau kegiatan yang ditunda akan melihat manfaat dan prioritas bagi masyarakat, sehingga tidak berdampak pada pelayanan dasar.
"Rasionalisasi atau pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten tidak berimbas kapada pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
Tohar memastikan pengurangan anggaran belanja dan kegiatan pada 2017 harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan, namun tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memastikan akan ada penundaan pembayaran terhadap sejumlah kegiatan atau program yang sudah berjalan dan dialihkan pada 2018.
Untuk menentukan kegiatan atau program yang ditunda itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih melakukan perumusan agar pengurangan anggaran tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
"Pemerintah kabupaten masih melakukan perumusan termasuk mengkoordinasikan dengan masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan pengurangan atau rasionalisasi," kata Tohar.
Tohar memastikan lagi, penundaan kegiatan atau program 2017 tersebut, termasuk proyek yang dibiayai melalui skema kontrak anggaran tahun jamak atau "multiyears contract".
Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit lebih kurang Rp200 miliar sebagai dampak menurunnya dana transfer sektor dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat itu sangat berpengaruh terhadap struktur APBD 2017, jadi harus dilakukan rasionalisasi atau penguraangan," tambah Tohar.(Diskominfo PPU)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar kepada wartawan di Penajam, Senin, mengatakan, penentuan program atau kegiatan yang ditunda akan melihat manfaat dan prioritas bagi masyarakat, sehingga tidak berdampak pada pelayanan dasar.
"Rasionalisasi atau pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten tidak berimbas kapada pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
Tohar memastikan pengurangan anggaran belanja dan kegiatan pada 2017 harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan, namun tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memastikan akan ada penundaan pembayaran terhadap sejumlah kegiatan atau program yang sudah berjalan dan dialihkan pada 2018.
Untuk menentukan kegiatan atau program yang ditunda itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih melakukan perumusan agar pengurangan anggaran tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
"Pemerintah kabupaten masih melakukan perumusan termasuk mengkoordinasikan dengan masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan pengurangan atau rasionalisasi," kata Tohar.
Tohar memastikan lagi, penundaan kegiatan atau program 2017 tersebut, termasuk proyek yang dibiayai melalui skema kontrak anggaran tahun jamak atau "multiyears contract".
Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit lebih kurang Rp200 miliar sebagai dampak menurunnya dana transfer sektor dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat itu sangat berpengaruh terhadap struktur APBD 2017, jadi harus dilakukan rasionalisasi atau penguraangan," tambah Tohar.(Diskominfo PPU)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017