Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan
tekadnya menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak
menimbulkan kerugian negara.
"Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan dan pejabat penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang-jasa secara konsisten guna menciptakan tata kelola yang baik dan bersih," kata Panglima TNI di Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu dalam pembekalan para pejabat pengadaan barang dan jasa di unit operasi Mabes TNI, khususnya para pejabat yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP).
Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini sedang ada sorotan di media massa arus utama (mainstream) nasional mengenai ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa.
"Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Itjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum," ujarnya di Aula Gatot Soebroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Jajaran TNI semua harus berkomitmen untuk mengurangi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), karena akan melemahkan kekuatan TNI dan menyengsarakan prajurit, tegas Panglima TNI.
Gatot Nurmantyo mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.
"Sesuai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, agar mengutamakan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri, bila hal ini tidak memungkinkan boleh menggunakan pabrikan dari luar negeri, namun harus dengan persyaratan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu.
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan kepada seluruh peserta pembekalan untuk menemukan kelemahan regulasi yang berlaku saat ini, yang dapat menimbulkan kerawanan dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Rumuskan saran, masukan dan rekomendasi kepada pimpinan dalam rangka pengawasan pengadaan barang-jasa serta cari akar permasalahan yang terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mabes TNI yang dapat menimbulkan kerugian negara," ujarnya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh peserta pembekalan agar menggunakan prosedur yang benar dalam pengadaan barang dan jasa.
"Saya tidak pernah merekomendasikan rekanan siapa pun juga. Apabila ada rekanan yang mengaku adik, kakak dan saudara saya yang bekerja di Mabes TNI, langsung blacklist saja perusahaan itu," demikian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan dan pejabat penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang-jasa secara konsisten guna menciptakan tata kelola yang baik dan bersih," kata Panglima TNI di Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu dalam pembekalan para pejabat pengadaan barang dan jasa di unit operasi Mabes TNI, khususnya para pejabat yang telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP).
Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini sedang ada sorotan di media massa arus utama (mainstream) nasional mengenai ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa.
"Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Itjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum," ujarnya di Aula Gatot Soebroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Jajaran TNI semua harus berkomitmen untuk mengurangi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), karena akan melemahkan kekuatan TNI dan menyengsarakan prajurit, tegas Panglima TNI.
Gatot Nurmantyo mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.
"Sesuai kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, agar mengutamakan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri, bila hal ini tidak memungkinkan boleh menggunakan pabrikan dari luar negeri, namun harus dengan persyaratan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu.
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan kepada seluruh peserta pembekalan untuk menemukan kelemahan regulasi yang berlaku saat ini, yang dapat menimbulkan kerawanan dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Rumuskan saran, masukan dan rekomendasi kepada pimpinan dalam rangka pengawasan pengadaan barang-jasa serta cari akar permasalahan yang terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mabes TNI yang dapat menimbulkan kerugian negara," ujarnya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh peserta pembekalan agar menggunakan prosedur yang benar dalam pengadaan barang dan jasa.
"Saya tidak pernah merekomendasikan rekanan siapa pun juga. Apabila ada rekanan yang mengaku adik, kakak dan saudara saya yang bekerja di Mabes TNI, langsung blacklist saja perusahaan itu," demikian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017