Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wilayah kerja Samarinda, Kalimantan Timur, menginginkan semua fasilitas kesehatan mulai tingkat dasar hingga lanjutan menerapkan pelayanan pendaftaran berbasis dalam jaringan guna memangkas antrean.

"Hari ini sudah dilakukan pencanangan penerapan aplikasi pendaftaran daring (dalam jaringan) di Puskesmas Sempaja yang terkoneksi dengan Rumas Sakit Dirgahayu Samarinda jika pasien perlu dirujuk. Aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat, karena tidak perlu antre panjang," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dr Nurifansyah di Samarinda, Jumat.

Cakupan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Samarinda meliputi enam daerah, yakni Kota Samarinda, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Saat ini, lanjut Nurifansyah, baru di Kota Samarinda yang menerapkan sistem pendaftaran daring pangkas antre, yakni di puskesmas dengan nama aplikasi "Kick of Sistem Pendaftaran Tanpa Antre", sedangkan di rumah sakit untuk rujukan dengan nama "Kick of Sistem Rujukan Berbasis Waktu dan Rujukan Balik Online".

Ia menjelaskan, penerapan sistem ini memberikan keuntungan bagi warga, karena dapat memangkas panjangnya antrean pendaftaran, baik untuk masuk ke poli di puskesmas maupun sebagai rujukan puskesmas ke rumah sakit, sehingga warga memiliki sisa waktu yang ada untuk urusan lainnya.

Di Samarinda, tambahnya, baru terdapat satu rumah sakit yang menerapkan sistem ini, yakni RS Dirgahayu, sehingga ke depan rumah sakit lainnya bisa menyusul demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

"Begitu pula dengan faskes lainnya yang tersebar di enam wilayah kerja BPJS Kesehatan Samarinda, ke depan semuanya bisa menerapkan aplikasi daring tersebut," katanya.

Ia menambahkan, untuk menerapkan aplikasi ini sebenarnya tidak sulit karena tinggal komitmen pihak terkait untuk berubah dalam niat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Apalagi untuk kebutuhan perlengkapan guna mendukung aplikasi ini tidak mahal, hanya sekitar Rp6 juta untuk membeli mesin yang mirip ATM tersebut.

"Untuk menerapkan aplikasi ini hanya perlu komitmen pihak terkait seperti kepala daerah, faskes, dinas kesehatan, maupun komitmen kepala rumah sakit, sehingga tinggal didukung oleh tim ahli untuk menghubungkan jaringan dari faskes tingkat dasar hingga faskes tingkat lanjutan," katanya. (*)

Pewarta: M Ghofar

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017