Samarinda (ANTARA Kaltim) - Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
wilayah kerja Samarinda, Kalimantan Timur, yang meliputi enam daerah,
sampai 30 Juni 2017 mencapai 1,4 juta jiwa.
"Pertumbuhan jumlah peserta ini juga diiringi dengan pertumbuhan
jumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dr Nurifansyah
di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Ifan, panggilan akrabnya, saat Paparan Publik
Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Samarinda di ruang pertemuan
kantornya. Acara itu dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media
massa.
Faskes yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan Samarinda sebanyak
249 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 106
puskesmas, 66 dokter praktik perorangan, 24 dokter gigi praktik
perorangan, 38 klinik pratama, dan 15 RS D Pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda juga telah bekerja sama
dengan 21 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang
terdiri dari 18 rumah sakit, termasuk tiga klinik utama.
Sedangkan capaian peserta BPJS Kesejatan wilayah kerja Samarinda
yang mencakup enam daerah itu adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat
dan Kabupaten Mahakam Ulu.
Jumlah peserta sebanyak 1.400.514 jiwa itu termasuk peserta yang
didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh pemerintah daerah (pemda),
seperti Pemkot Samarinda melalui Program Jamkesda sebanyak 25.695 jiwa.
Kemudian Pemkot Bontang melalui program Jamkesda Bontang sebanyak
27.622 jiwa, Pemkab Kutai Kartanegara melalui Jamkesda Kukar sebanyak
6.471 jiwa, Pemkab Kutai Timur melalui Jamkesda Kutim sebanyak 4.815
jiwa.
Selanjutnya Pemkab Kutai Barat melalui program Jamkesda Kubar
sebanyak 9.984 peserta, dan Pemkab Mahakam Ulu melalui program Jamkesda
Mahulu sebanyak 21.725 jiwa.
Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pemda terhadap
komitmen untuk menyukseskan Program JKN-KIS, karena hal ini juga bentuk
tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses
pelayanan melalui penyediaan faskes, pihaknya berharap ke depan peran
pemda juga dioptimalkan baik dari sisi kualitas maupun mutu pelayanan
kesehatan.
"Hal ini penting agar derajat kesehatan masyarakat meningkat,
bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan
masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS, termasuk cakupan kepesertaan
meluas sehingga mendorong terwujudnya Universal Health Coverage atau
cakupan semesta pada 2019," ucap Ifan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017