Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Petani di L2, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mengkhawatirkan sawah yang selama ini digarapnya tidak bisa lagi berproduksi karena masuknya salah satu perusahaan tambang batu bara di areal persawahan.

 

        

"Perusahaan batu bara ini baru masuk. Kalau hitungan saya, mulai operasi sejak Ramadhan lalu, jadi sekarang sudah sekitar tiga bulan berjalan," ujar salah seorang petani di Dusun Mekar Jaya, Desa Karang Tunggal, L2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, Sukarno ditemui di desanya, Jumat.

 

       

Saat ini, katanya, memang belum terlihat dampak dari aktivitas tambang batu bara tersebut karena memang masih baru, tapi ia mengkhawatirkan bahwa ke depan pasti akan ada dampak yang muncul baik terkena imbas dari pencemaran, kiriman lumpur saat banjir, maupun kesulitan pengairan karena di sekitarnya ditambang.

 

       

Di sekitar sawah yang ia garap, lanjut Sukarno, beberapa warga sudah menjual sawahnya kepada perusahaan tambang tersebut, sementara sebagian lagi ada yang tidak mau menjual karena lebih memilih bertani, dan sebagian juga mau menjual asalkan dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan petani.

 

       

"Namun yang jadi persoalan sekarang, sawah yang masih digarap petani itu berdekatan dengan sawah yang sudah dijual ke perusahaan tambang, sehingga perusahaan melakukan penimbunan di sawah yang sudah dibebaskan dan melakukan aktivitas, jadi lambat laun kami khawatir terkena dampak dari aktivitas ini," ujarnya.

 

        

Untuk itu, ia minta kepada Bupati Kukar Rita Widyasari maupun Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bisa mencarikan solusi, karena sepengetahuan dia, Kaltim masih mendatangkan bahan pangan termasuk beras dari daerah lain.

 

        

Apalagi dengan adanya aktivitas tambang bara, maka produksi padi dipastikan jauh menurun karena selain lahannya beralih fungsi ke tambang, sawah di sekitar tambang pun biasanya mengalami penurunan produksi karena terkena dampak dari aktivitas tambang.

 

        

"Kalau ada bupati dan gubernur yang menengahi, kan bisa ditemukan solusinya karena kami masih ingin bertani. Keterampilan kami hanya bertani baik bertani padi maupun palawija, namun jika lahan ini terjual atau terkena imbas tambang, terus bagaimana nasib kami, terus dari mana lagi masyarakat mencari beras," ujar Sukarno. (*)

Pewarta: M Ghofar

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017