Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius
Jonan mengatakan pemerintah berupaya tidak menaikkan tarif listrik untuk
semua golongan hingga akhir tahun.
"Komitmen pemerintah itu, sampai akhir tahun tidak ada kenaikan tarif. Malah kita berusaha per tiga bulan agar tarifnya itu, kalau bisa semua golongan bisa turun," katanya di sela kunjungan ke Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat.
Jonan mengatakan pemerintah antara lain berusaha meningkatkan efisiensi PLN supaya harga jual listriknya dapat ditekan.
Mantan Menteri Perhubungan itu juga memastikan proses pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA telah selesai sehingga tidak akan ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan yang dianggap mampu.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif listrik yang terjadi sejak awal 2017 merupakan imbas dari upaya pemerintah menyalurkan subsidi ke sasaran yang tepat.
Pencabutan subsidi dilakukan dengan persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 yang diputuskan September 2016.
Menurut ketentuan itu subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA yang tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin akan pelan-pelan dicabut.
"Apakah masih ada yang menerima subsidi? Masih, kira-kira 4,5 juta pelanggan 900 VA masih menerima subsidi listrik dari pemerintah berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Sedangkan pelanggan golongan 450 VA juga masih disubsidi pemerintah," jelasnya.
Jonan menuturkan pencabutan subsidi dilakukan untuk mendorong pemerataan elektrifkasi di seluruh Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat masih ada sekitar 2.500 desa yang belum bisa mengakses listrik dan ada 10.000 desa yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi secara maksimal.
"Nah ini diupayakan uangnya (dari pencabutan subsidi) untuk itu. Masak kalau kita mampu atau tidak perlu disubsidi, kita minta subsidi?" katanya.
Jonan mengaku memahami kegelisahan masyarakat yang terdampak pencabutan subsidi karena dengan demikian mereka harus membayar listrik hingga dua kali lipat dari sebelumnya.
"Memang naiknya banyak Pak. Kalau 900 VA, sebelum subsidi dihapus kira-kira bayarnya Rp80 ribuan. Sekarang jadi Rp170 ribuan per bulan. Saya paham. Tapi kalau mampu ya enggak memberatkan dong. Tiap minggu saja beli pulsa, wong semua punya handphone sekarang. Ini kan uangnya lebih baik dipakai untuk mengembangkan listrik bagi saudara kita yang tempat tinggalnya belum ada listrik sama sekali," demikian Jonan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Komitmen pemerintah itu, sampai akhir tahun tidak ada kenaikan tarif. Malah kita berusaha per tiga bulan agar tarifnya itu, kalau bisa semua golongan bisa turun," katanya di sela kunjungan ke Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat.
Jonan mengatakan pemerintah antara lain berusaha meningkatkan efisiensi PLN supaya harga jual listriknya dapat ditekan.
Mantan Menteri Perhubungan itu juga memastikan proses pencabutan subsidi bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA telah selesai sehingga tidak akan ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan yang dianggap mampu.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif listrik yang terjadi sejak awal 2017 merupakan imbas dari upaya pemerintah menyalurkan subsidi ke sasaran yang tepat.
Pencabutan subsidi dilakukan dengan persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 yang diputuskan September 2016.
Menurut ketentuan itu subsidi pelanggan listrik golongan 900 VA yang tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin akan pelan-pelan dicabut.
"Apakah masih ada yang menerima subsidi? Masih, kira-kira 4,5 juta pelanggan 900 VA masih menerima subsidi listrik dari pemerintah berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Sedangkan pelanggan golongan 450 VA juga masih disubsidi pemerintah," jelasnya.
Jonan menuturkan pencabutan subsidi dilakukan untuk mendorong pemerataan elektrifkasi di seluruh Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat masih ada sekitar 2.500 desa yang belum bisa mengakses listrik dan ada 10.000 desa yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi secara maksimal.
"Nah ini diupayakan uangnya (dari pencabutan subsidi) untuk itu. Masak kalau kita mampu atau tidak perlu disubsidi, kita minta subsidi?" katanya.
Jonan mengaku memahami kegelisahan masyarakat yang terdampak pencabutan subsidi karena dengan demikian mereka harus membayar listrik hingga dua kali lipat dari sebelumnya.
"Memang naiknya banyak Pak. Kalau 900 VA, sebelum subsidi dihapus kira-kira bayarnya Rp80 ribuan. Sekarang jadi Rp170 ribuan per bulan. Saya paham. Tapi kalau mampu ya enggak memberatkan dong. Tiap minggu saja beli pulsa, wong semua punya handphone sekarang. Ini kan uangnya lebih baik dipakai untuk mengembangkan listrik bagi saudara kita yang tempat tinggalnya belum ada listrik sama sekali," demikian Jonan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017