Penajam (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Tohar menyarankan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten membuat diskresi, seiring menurunnya kondisi keuangan daerah.
"Diskresi itu untuk agar peran SKPD (satuan kerja perangkat darah) tetap berjalan berjalan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit," jelas Tohar ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Menurut Sekkab, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang sedang dihadapi.
Peran organisasi pemerintah daerah atau OPD lanjut Tohar, harus tetap berjalan dengan sumber daya yang ada.
"Sekarang ini tidak ada SKPD yang dalam kondisi ideal, karena anggaran daerah defisit disebabkan berkurangannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat," katanya.
Tohar mengakui kondisi kas daerah pada 2017 sedang mengalami defisit akibat dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Namun Sekkab menegaskan, tugas dan kewajiban masing-masing SKPD harus tetap dijalankan dengan maksimal dan profesional.
Tohar mencontohkan, seperti adanya laporan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah Penajam Paser Utara saat ini, seharusnya instansi terkait segera menyikapi laporan dari masyarakat tersebut.
"Segera sikapi laporan masyarakat itu kendati tidak ada anggaran, karena berisiko mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Anggaran pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara semakin mengalami penurunan, sehingga dapat berimbas pada sejumlah kegiatan dan keleluasaan anggaran juga semakin menipis.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap usulan peminjaman dana sebesar Rp348 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dapat terealisas, dan pemerintah kabupaten juga berencana mencari sumber pendapatan baru. (Kominfo PPU)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Diskresi itu untuk agar peran SKPD (satuan kerja perangkat darah) tetap berjalan berjalan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit," jelas Tohar ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Menurut Sekkab, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang sedang dihadapi.
Peran organisasi pemerintah daerah atau OPD lanjut Tohar, harus tetap berjalan dengan sumber daya yang ada.
"Sekarang ini tidak ada SKPD yang dalam kondisi ideal, karena anggaran daerah defisit disebabkan berkurangannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat," katanya.
Tohar mengakui kondisi kas daerah pada 2017 sedang mengalami defisit akibat dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Namun Sekkab menegaskan, tugas dan kewajiban masing-masing SKPD harus tetap dijalankan dengan maksimal dan profesional.
Tohar mencontohkan, seperti adanya laporan prostitusi terselubung di sejumlah wilayah Penajam Paser Utara saat ini, seharusnya instansi terkait segera menyikapi laporan dari masyarakat tersebut.
"Segera sikapi laporan masyarakat itu kendati tidak ada anggaran, karena berisiko mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Anggaran pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara semakin mengalami penurunan, sehingga dapat berimbas pada sejumlah kegiatan dan keleluasaan anggaran juga semakin menipis.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap usulan peminjaman dana sebesar Rp348 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dapat terealisas, dan pemerintah kabupaten juga berencana mencari sumber pendapatan baru. (Kominfo PPU)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017