Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Sekretaris Kabupaten Penajam, Tohar.
"Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Perkembangan kinerja pada pelaksanaan otonomi daerah pada daerah otonom menurut ia, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kinerja yang telah dicapai seiring mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Tohar menjelaskan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah itu tujuan otonomi daerah yang menjadi prioritas kebijakan setiap pemerintah daerah di Indonesia.
"Upaya peningkatan pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau "Electronic Government", agar masyarakat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat menyangkut pelayanan publik pemerintah," jelasnya.
Ketepatan pelayanan publik berbasis "e-Government" atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah lanjut Tohar, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari aparatur pemerintahan.
"Pelayanan publik melalui `e-Gvernment` dapat mewujudkan tata kelola pemerintah kabupaten yang baik dan teratur," ucapnya.
Tohar menyatakan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Pada regulasi itu disebutkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik," katanya.
Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Tohar meminta aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa inisiatif mengelola pelayanan publik berbasis "e-Government".
Kementerian Dalam Negeri tambahnya, sedang mengembangkan program "Smart City" atau Kota Pintar untuk mendorong setiap pemerintah daerah mengembangkan "e-Government" dalam penyediaan pelayanan publik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Perkembangan kinerja pada pelaksanaan otonomi daerah pada daerah otonom menurut ia, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kinerja yang telah dicapai seiring mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Tohar menjelaskan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah itu tujuan otonomi daerah yang menjadi prioritas kebijakan setiap pemerintah daerah di Indonesia.
"Upaya peningkatan pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau "Electronic Government", agar masyarakat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat menyangkut pelayanan publik pemerintah," jelasnya.
Ketepatan pelayanan publik berbasis "e-Government" atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah lanjut Tohar, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari aparatur pemerintahan.
"Pelayanan publik melalui `e-Gvernment` dapat mewujudkan tata kelola pemerintah kabupaten yang baik dan teratur," ucapnya.
Tohar menyatakan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Pada regulasi itu disebutkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik," katanya.
Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Tohar meminta aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa inisiatif mengelola pelayanan publik berbasis "e-Government".
Kementerian Dalam Negeri tambahnya, sedang mengembangkan program "Smart City" atau Kota Pintar untuk mendorong setiap pemerintah daerah mengembangkan "e-Government" dalam penyediaan pelayanan publik. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017