Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pucuk pimpinan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu segera melakukan diversifikasi pendapatan agar tidak terus-menerus bergantung pada sektor pertambangan, kata anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian.
"Bahkan, keinginan saya bukan hanya Kaltim dan Kaltara yang harus melakukan diversifikasi (penganekaragaman) pendapatan, tetapi semua provinsi di Kalimantan harus melakukan yang sama, karena kecenderungannya kawasan Kalimantan masih bergantung pada sumber daya alam, terutama pertambangan," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara itu, dengan berubahnya pendekatan perencanaan pembangunan menjadi "money follow program", maka pemerintah daerah se-Kalimantan harus siap menerapkan cara baru dalam perencanaan pembangunan.
Sedangkan ke depan, tantangan terbesar untuk kemajuan Kalimantan adalah bagaimana melakukan diversifikasi pendapatan supaya tidak tergantung satu sumber, namun kreatif menggali sumber pendapatan lain yang masih besar potensinya di kawasan Kalimantan.
Ketika menghadiri pertemuan Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) pada Selasa (18/4), Hetifah juga telah berpesan agar diversifikasi tersebut benar-benar menjadi perhatian dan harus diwujudkan.
FKRP2RK tersebut dilakukan oleh lima provinsi, yakni Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Forum ini menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Forum ini terbentuk akibat gejolak ketidakpuasan para gubernur terhadap pembangunan di Pulau Kalimantan.
Selain itu, forum ini juga sebagai wadah kerja sama dan membahas usulan bersama agar tercipta sinergitas program pembangunan di Kalimantan.
Kagiatan yang diadakan setahun sekali ini menghadirkan Mendagri, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, dan Menteri KKP sebagai pembicara.
"Saya selaku anggota DPR RI dapil Kaltimra menyatakan forum ini penting untuk mempertegas mengenai program prioritas apa yang diusulkan wilayah Kalimantan dan harus diperjuangkan di tingkat pusat," ujar anggota Komisi II dari Fraksi Golkar ini.
"Jangan sampai apa yang diperjuangkan daerah tidak dialokasi dan didukung APBN, atau muncul program pemerintah pusat, bukan yang dibutuhkan daerah, sehingga komunikasi dan kerja sama stakeholder pembangunan daerah dan pusat menjadi hal yang penting," imbuhnya.
Selain konektivitas infrastruktur se-Kalimantan, isu pembangunan sektor energi, pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal juga muncul dalam forum tersebut.
"Kalimantan ingin mengejar ketertinggalannya, kemudian menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, pembangunan perdesaan, reforma agraria, penanggulangan bencana, kesetaraan gender harus tetap diprioritaskan, termasuk mendorong jaminan sosial dan bantuan perluasan akses usaha tepat sasaran," tutur Hetifah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Bahkan, keinginan saya bukan hanya Kaltim dan Kaltara yang harus melakukan diversifikasi (penganekaragaman) pendapatan, tetapi semua provinsi di Kalimantan harus melakukan yang sama, karena kecenderungannya kawasan Kalimantan masih bergantung pada sumber daya alam, terutama pertambangan," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara itu, dengan berubahnya pendekatan perencanaan pembangunan menjadi "money follow program", maka pemerintah daerah se-Kalimantan harus siap menerapkan cara baru dalam perencanaan pembangunan.
Sedangkan ke depan, tantangan terbesar untuk kemajuan Kalimantan adalah bagaimana melakukan diversifikasi pendapatan supaya tidak tergantung satu sumber, namun kreatif menggali sumber pendapatan lain yang masih besar potensinya di kawasan Kalimantan.
Ketika menghadiri pertemuan Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) pada Selasa (18/4), Hetifah juga telah berpesan agar diversifikasi tersebut benar-benar menjadi perhatian dan harus diwujudkan.
FKRP2RK tersebut dilakukan oleh lima provinsi, yakni Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Forum ini menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Forum ini terbentuk akibat gejolak ketidakpuasan para gubernur terhadap pembangunan di Pulau Kalimantan.
Selain itu, forum ini juga sebagai wadah kerja sama dan membahas usulan bersama agar tercipta sinergitas program pembangunan di Kalimantan.
Kagiatan yang diadakan setahun sekali ini menghadirkan Mendagri, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, dan Menteri KKP sebagai pembicara.
"Saya selaku anggota DPR RI dapil Kaltimra menyatakan forum ini penting untuk mempertegas mengenai program prioritas apa yang diusulkan wilayah Kalimantan dan harus diperjuangkan di tingkat pusat," ujar anggota Komisi II dari Fraksi Golkar ini.
"Jangan sampai apa yang diperjuangkan daerah tidak dialokasi dan didukung APBN, atau muncul program pemerintah pusat, bukan yang dibutuhkan daerah, sehingga komunikasi dan kerja sama stakeholder pembangunan daerah dan pusat menjadi hal yang penting," imbuhnya.
Selain konektivitas infrastruktur se-Kalimantan, isu pembangunan sektor energi, pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal juga muncul dalam forum tersebut.
"Kalimantan ingin mengejar ketertinggalannya, kemudian menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, pembangunan perdesaan, reforma agraria, penanggulangan bencana, kesetaraan gender harus tetap diprioritaskan, termasuk mendorong jaminan sosial dan bantuan perluasan akses usaha tepat sasaran," tutur Hetifah. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017