Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan Kota Samarinda termasuk jumlah penduduknya cukup besar dibanding daerah lainnya di Kaltim, sehingga harus dikendalikan jika tidak akan berdampak terhadap kerawanan pangan dan masalah-masalah sosial.
“Mengendalikan jumlah penduduk yaitu dengan mengatur jarak kelahiran, menjaga kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, dengan demikian bukan berarti kita mengurusi pribadi orang lain namun harus diberikan pemahaman terlebih kepada keluarga-keluarga pra sejahtera,†katannya pada pertemuan dengan para PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) , sub PPKBD dan para kader se Kota Samarinda, Senin 10/4.
Itulah pentingnya peran petugas penyuluh keluarga berencana (PLKB), PPKBD, sub PPKBD dan para kader sebagai ujung tombak dilapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengikuti program KB.
Jika jumlah penduduk cukup besar dan tidak terkendali ditambah dengan SDM yang tidak berkualitas maka akan menjadi bencana seperti terjadinya kerawanan pangan, kemiskinan, masalah sosial, meningkatnya kriminalitas serta menjadi penghambat dalam pembangunan.
Menurutnya masalah penduduk bukan hanya menjadi persoalan Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan negara tetapi menjadi masalah dunia. Diprediksi jumlah penduduk pada saat ini mencapai 7,3 miliar dan pada tahun 2030 akan menjadi 9,7 miliar, maka dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan.
Syaharie Jaang mengungkapkan jumlah penduduk Samarinda lebih besar dibanding daerah lainnya di Kaltim, hal itu disebabkan tingginya migrasi namun angka kelahiran atau pertumbuhan alami sebenarnya hanya sedikit.
Ia mengatakan banyak orang beranggapan bahwa Kota Samarinda sangat menjanjikan untuk berusaha dan mengadu nasib sehingga dari daerah lain berdatangan ke Samarinda, tetapi sangat disayangkan kebanyakan mereka tidak memiliki keterampilan dan keahlian sehingga akan menjadi persoalan.
“Kita tidak bisa melarang orang untuk datang ke Samarinda karena negara kita adalah NKRI siapapun bisa datang, tetapi diharapkan mereka yang datang memiliki keterampilan, SDM yang berkualitas sehingga siap bersaing dipasar kerja,†kata Syaharie Jaang.
Pada kesempatan itu juga Kapala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Marnabas mengatakan kegiatan temu kader dengan wali kota bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para PPKBD, sub PPKBD dan kader yang sudah membantu mensukseskan program KKBPK (Kependudukan Keluraga Berencana dan Pembangunan Keluarga).
“Para kader selama ini bekerja secara suka rela tidak mendapat gaji , dengan adanya pertemuan dengan wali kota mereka cukup senang dan dapat memotivasi mereka bertugas dilapangan,†katanya.
Marnabas menambahkan jumlah petugas PPKBD , sub PPKBD dan kader sekitar 1.900 orang , setiap RT ada satu orang kader dan setiap kelurahan sub PPKBD. Meskipun demikian ditahun 2017 telah diusulkan untuk penambahan tenaga PLKB sebanyak 24 orang.
“Saat ini Kota Samarinda sudah memiliki 35 tenaga PLKB, idealnya satu kelurahan satu orang petugas. Padahal Samarinda terdapat 59 kelurahan , jadi masih kekurangan 24 tenaga PLKB dan penambahan itu sudah diusulkan serta mendapat respon positif dari Bapak Wali Kota,†ujar Marnabas.
Sementara itu Plt Kepala BKKBN Provinsi Kaltim, Sudibyo memberikan apresiasi dan dukungan terhadap OPD pengendalian Penduduk dan KB Kota Samarinda yang selalu aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita selalu memberikan dukungan terhadap OPD KB yang ada disejumlah daerah misalnya membantu dan memfasilitasi pelayanan KB gratis dengan menyiapkan tenaga medis serta alat kontrasepsi,†katanya.
Adapun kegiatan temu kader tersebut dirangkai dengan kegiatan pelayanan KB gratis yang ditargetkan sebanyak 50 akseptor. Pelayanan dari pukul 09.00 wita hingga pukul 13.00 wita dapat menjaring sebanyak 61 akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi IUD, implan, dan suntik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
“Mengendalikan jumlah penduduk yaitu dengan mengatur jarak kelahiran, menjaga kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, dengan demikian bukan berarti kita mengurusi pribadi orang lain namun harus diberikan pemahaman terlebih kepada keluarga-keluarga pra sejahtera,†katannya pada pertemuan dengan para PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) , sub PPKBD dan para kader se Kota Samarinda, Senin 10/4.
Itulah pentingnya peran petugas penyuluh keluarga berencana (PLKB), PPKBD, sub PPKBD dan para kader sebagai ujung tombak dilapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengikuti program KB.
Jika jumlah penduduk cukup besar dan tidak terkendali ditambah dengan SDM yang tidak berkualitas maka akan menjadi bencana seperti terjadinya kerawanan pangan, kemiskinan, masalah sosial, meningkatnya kriminalitas serta menjadi penghambat dalam pembangunan.
Menurutnya masalah penduduk bukan hanya menjadi persoalan Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan negara tetapi menjadi masalah dunia. Diprediksi jumlah penduduk pada saat ini mencapai 7,3 miliar dan pada tahun 2030 akan menjadi 9,7 miliar, maka dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan.
Syaharie Jaang mengungkapkan jumlah penduduk Samarinda lebih besar dibanding daerah lainnya di Kaltim, hal itu disebabkan tingginya migrasi namun angka kelahiran atau pertumbuhan alami sebenarnya hanya sedikit.
Ia mengatakan banyak orang beranggapan bahwa Kota Samarinda sangat menjanjikan untuk berusaha dan mengadu nasib sehingga dari daerah lain berdatangan ke Samarinda, tetapi sangat disayangkan kebanyakan mereka tidak memiliki keterampilan dan keahlian sehingga akan menjadi persoalan.
“Kita tidak bisa melarang orang untuk datang ke Samarinda karena negara kita adalah NKRI siapapun bisa datang, tetapi diharapkan mereka yang datang memiliki keterampilan, SDM yang berkualitas sehingga siap bersaing dipasar kerja,†kata Syaharie Jaang.
Pada kesempatan itu juga Kapala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Marnabas mengatakan kegiatan temu kader dengan wali kota bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para PPKBD, sub PPKBD dan kader yang sudah membantu mensukseskan program KKBPK (Kependudukan Keluraga Berencana dan Pembangunan Keluarga).
“Para kader selama ini bekerja secara suka rela tidak mendapat gaji , dengan adanya pertemuan dengan wali kota mereka cukup senang dan dapat memotivasi mereka bertugas dilapangan,†katanya.
Marnabas menambahkan jumlah petugas PPKBD , sub PPKBD dan kader sekitar 1.900 orang , setiap RT ada satu orang kader dan setiap kelurahan sub PPKBD. Meskipun demikian ditahun 2017 telah diusulkan untuk penambahan tenaga PLKB sebanyak 24 orang.
“Saat ini Kota Samarinda sudah memiliki 35 tenaga PLKB, idealnya satu kelurahan satu orang petugas. Padahal Samarinda terdapat 59 kelurahan , jadi masih kekurangan 24 tenaga PLKB dan penambahan itu sudah diusulkan serta mendapat respon positif dari Bapak Wali Kota,†ujar Marnabas.
Sementara itu Plt Kepala BKKBN Provinsi Kaltim, Sudibyo memberikan apresiasi dan dukungan terhadap OPD pengendalian Penduduk dan KB Kota Samarinda yang selalu aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita selalu memberikan dukungan terhadap OPD KB yang ada disejumlah daerah misalnya membantu dan memfasilitasi pelayanan KB gratis dengan menyiapkan tenaga medis serta alat kontrasepsi,†katanya.
Adapun kegiatan temu kader tersebut dirangkai dengan kegiatan pelayanan KB gratis yang ditargetkan sebanyak 50 akseptor. Pelayanan dari pukul 09.00 wita hingga pukul 13.00 wita dapat menjaring sebanyak 61 akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi IUD, implan, dan suntik. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017