Samarinda (ANTARA Kaltim) - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Meiliana menyatakan, pemerintah setempat berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) tingkat provinsi tahun 2016.
"Pemprov Kaltim telah menerima undangan penerimaan penghargaan dari Mendagri, selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Penyerahan penghargaan itu akan diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Kantor Mendagri, pada Rabu (15/3)," kata Meiliana, di Samarinda, Senin.
Mendagri kata Meiliana menilai, Pemprov Kaltim mampu dan berhasil menangani berbagai gangguan dan konflik sosial yang terjadi di daerah itu.
Salah satunya lanjut Meiliana, Pemprov Kaltim berhasil melaksanakan pilkada yang aman melalui penanganan konflik yang dilakukan secara damai.
Keberhasilan Kaltim meraih penghargaan tersebut tambah Meiana, atas kerja sama seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda).
"Penghargaan ini merupakan apresiasi negara terhadap kekompakan semua unsur di Kaltim," tutur Meiliana.
Untuk menciptakan suasana yang kondusif, Pemprov Kaltim tambah ia, terus membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang efektif serta berkoordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
"Pada prinsipnya, kami terus membangun tata kelola yang efektif, yakni dengan terus melakukan koordinasi dan bersinergi, sebagai upaya mengkoordinasikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat," terang Meiliana.
Pentingnya stabilitas dalam daerah menurut Meiliana, akan mampu mewujudkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang serta terus mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar melakukan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas di daerah itu.
"Langkah stabilitas yang kami lakukan diharapkan mampu mendeteksi dini serta memetakan berbagai potensi yang mempengaruhi ketidakamanan daerah," tuturnya.
"Oleh karena itu, peran para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat perlu diikutsertakan dalam menjaga stabilitas yang kondusif, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di daerah masing-masing," papar Meiliana. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemprov Kaltim telah menerima undangan penerimaan penghargaan dari Mendagri, selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional. Penyerahan penghargaan itu akan diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Kantor Mendagri, pada Rabu (15/3)," kata Meiliana, di Samarinda, Senin.
Mendagri kata Meiliana menilai, Pemprov Kaltim mampu dan berhasil menangani berbagai gangguan dan konflik sosial yang terjadi di daerah itu.
Salah satunya lanjut Meiliana, Pemprov Kaltim berhasil melaksanakan pilkada yang aman melalui penanganan konflik yang dilakukan secara damai.
Keberhasilan Kaltim meraih penghargaan tersebut tambah Meiana, atas kerja sama seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda).
"Penghargaan ini merupakan apresiasi negara terhadap kekompakan semua unsur di Kaltim," tutur Meiliana.
Untuk menciptakan suasana yang kondusif, Pemprov Kaltim tambah ia, terus membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang efektif serta berkoordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
"Pada prinsipnya, kami terus membangun tata kelola yang efektif, yakni dengan terus melakukan koordinasi dan bersinergi, sebagai upaya mengkoordinasikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat," terang Meiliana.
Pentingnya stabilitas dalam daerah menurut Meiliana, akan mampu mewujudkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang serta terus mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar melakukan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas di daerah itu.
"Langkah stabilitas yang kami lakukan diharapkan mampu mendeteksi dini serta memetakan berbagai potensi yang mempengaruhi ketidakamanan daerah," tuturnya.
"Oleh karena itu, peran para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat perlu diikutsertakan dalam menjaga stabilitas yang kondusif, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di daerah masing-masing," papar Meiliana. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017