Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur masih mendapat prioritas di tengah menurunnya APBD 2017 yang hanya sekitar Rp8,7 triliun, karena pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak ketimbang sektor padat modal.

"Program embangunan tahun ini kami harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Meskipun ada sejumlah pembangunan sistem tahun jamak dengan anggaran besar, namun sektor pertanian tetap jadi perhatian," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim Zairin Zain di Samarinda, Jumat.

Menurut ia, pembangunan sektor pertanian yang masih mendapat perhatian seperti pengairan sawah, terutama untuk Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang termasuk daerah sentra pengembangan padi guna mendukung program swasembada pangan.

"Pembangunan irigasi harus dituntaskan dalam waktu dekat, karena diperkirakan setelah pertengahan tahun ini mulai memasuki musim kemarau panjang hingga 2018, sehingga keberadaan irigasi bisa memaksimalkan produksi padi dan tanaman pangan lainnya," ujarnya.

Sebagian besar lahan sawah yang tersebar di Kaltim merupakan sawah tadah hujan, sehingga pembangunan irigasi merupakan jawaban mengatasi kekeringan ketika kemarau.

Selain pengairan, lanjut Zairin, pembangunan infrastruktur jalan ke lokasi pertanian juga masih mendapat porsi, terutama pada daerah yang memiliki lahan pertanian luas, namun akses jalan yang tersedia masih minim, bahkan ada yang belum.

"Kawasan pertanian yang mendapat alokasi untuk pembangunan jalan adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser," tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Zairin, banyak jalan usaha tani yang harus dibangun sesuai dengan program yang telah dirancang sebelumnya, namun karena ada pengetatan anggaran sehingga alokasinya menyesuaikan dan volumenya juga dikurangi.

"Anggaran untuk pembangunan kita menurun hampir 50 persen sehingga semua kegiatannya harus menyesuaikan. Begitu pula anggaran untuk per SKPD yang juga anjlok. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum yang harusnya mendapat porsi besar, tahun ini hanya kebagian Rp180 miliar," tutur Zairin.(*)

Pewarta: M.Ghofar

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017