Samarinda (ANTARA Kaltim) - Forum Masyarakat Peduli Islamic Center mempertanyakan keluarnya izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal untuk pembangunan hotel di sekitar kawasan Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Islamic Center Hairil Usman di Samarinda, Senin, mengatakan sudah tiga tahun terakhir masyarakat yang tinggal di sekitar Islamic Center menolak pembangunan hotel yang rencananya dibangun sepuluh lantai itu.
"Saya telah menemui kepala BLH Samarinda untuk menanyakan kenapa Amdal bisa diproses dan saya mendapatkan jawaban dari kepala BLH bahwa dia hanya menjalankan tugas," ujar Hairul, yang juga anggota DPRD Kota Samarinda itu.
Ia menilai proses keluarbya perizinan dari BLH patut dipertanyakan, mengingat untuk mendapatkan izin amdal seharusnya disertai persetujuan warga setempat.
Padahal sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang tinggal di sekitar Islamic Center menyatakan setuju dengan rencana pembangunan hotel tersebut.
"Sekitar 26 RT di sekitar Islamic Center menolak pembangunan hotel itu. Saat kami cek, mereka belum ada yang memberikan persetujuan," katanya.
Bahkan, anggota Komisi II DPRD Samarinda juga masih menyimpan tanda tangan penolakan dari sekitar 1.000 warga yang tinggal di sekitar Islamic Center.
"Tanda tangan yang terkumpul itubkemudian diserahkan ke Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Kami yakin Pak Jaang pasti akan berpikir dua kali untuk menyetujui pembangunan hotel itu," katanya lagi.
Menurut Hairil, alasan utama penolakan pembangunan hotel berbintang yang berjarak hanya kisaran 50 meter dari Islamic Centre itu, karena dinilai bisa mencoreng nilai-nilai aislami yang melekat pada Islamic Center.
"Yang kami khawatirkan Islamic Centre sebagai ikon Samarinda akan tenggelam dengan keberadaan hotel itu. Menara Islamic Cener yang selama ini menarik pengunjung akan tertutup bangunan hotel itu," jelasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Ketua Forum Masyarakat Peduli Islamic Center Hairil Usman di Samarinda, Senin, mengatakan sudah tiga tahun terakhir masyarakat yang tinggal di sekitar Islamic Center menolak pembangunan hotel yang rencananya dibangun sepuluh lantai itu.
"Saya telah menemui kepala BLH Samarinda untuk menanyakan kenapa Amdal bisa diproses dan saya mendapatkan jawaban dari kepala BLH bahwa dia hanya menjalankan tugas," ujar Hairul, yang juga anggota DPRD Kota Samarinda itu.
Ia menilai proses keluarbya perizinan dari BLH patut dipertanyakan, mengingat untuk mendapatkan izin amdal seharusnya disertai persetujuan warga setempat.
Padahal sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang tinggal di sekitar Islamic Center menyatakan setuju dengan rencana pembangunan hotel tersebut.
"Sekitar 26 RT di sekitar Islamic Center menolak pembangunan hotel itu. Saat kami cek, mereka belum ada yang memberikan persetujuan," katanya.
Bahkan, anggota Komisi II DPRD Samarinda juga masih menyimpan tanda tangan penolakan dari sekitar 1.000 warga yang tinggal di sekitar Islamic Center.
"Tanda tangan yang terkumpul itubkemudian diserahkan ke Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Kami yakin Pak Jaang pasti akan berpikir dua kali untuk menyetujui pembangunan hotel itu," katanya lagi.
Menurut Hairil, alasan utama penolakan pembangunan hotel berbintang yang berjarak hanya kisaran 50 meter dari Islamic Centre itu, karena dinilai bisa mencoreng nilai-nilai aislami yang melekat pada Islamic Center.
"Yang kami khawatirkan Islamic Centre sebagai ikon Samarinda akan tenggelam dengan keberadaan hotel itu. Menara Islamic Cener yang selama ini menarik pengunjung akan tertutup bangunan hotel itu," jelasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017