Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah direformasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan Topik Revisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis.
"Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi," ujar Presiden Joko Widodo.
Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah pada 2016 sudah mencapai Rp399 triliun dan e-katalog pada 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp48 triliun.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.
"Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit," kata Presiden Joko Widodo.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kali ini.
Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika ditemukan pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Presiden meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga untuk mengawasi area-area yang rawan dan membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai implementasi pelaksanaan.
"Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar," kata Presiden.
Menjelang tahun anggaran baru, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017.
"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata Presiden Joko Widodo.
Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut.
Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan Topik Revisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis.
"Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi," ujar Presiden Joko Widodo.
Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah pada 2016 sudah mencapai Rp399 triliun dan e-katalog pada 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp48 triliun.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.
"Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit," kata Presiden Joko Widodo.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kali ini.
Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika ditemukan pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Presiden meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga untuk mengawasi area-area yang rawan dan membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai implementasi pelaksanaan.
"Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar," kata Presiden.
Menjelang tahun anggaran baru, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017.
"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata Presiden Joko Widodo.
Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut.
Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Selain itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016