Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, juga melakukan pengawasan bidang pendidikan dan kesehatan, selain kegiatan pelayanan perizinan, pelabuhan serta bea cukai yang menjadi pusat perhatian .
"Kami usahakan sekeras-kerasnya mewujudkan harapan masyarakat ini, layanan terbaik yang bebas dari pungutan liar dan tidak ada dasarnya," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada wartawan di Balikpapan, Jumat.
Bidang-bidang yang disebut Rizal Effendi itu memang yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat Kota Minyak.
Di bidang pendidikan, misalnya, terbatasnya jumlah sekolah yang dianggap berkualitas bagus, membuat para orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah yang dianggap terbaik.
Namun, karena begitu banyaknya yang berminat, berbagai praktik suap dan pungli dari oknum yang mengaku bisa memuluskan jalan belajar di sekolah favorit pun bermunculan.
Persoalan itu coba diberantas Pemkot Balikpapan mulai dengan pendaftaran masuk sistem dalam jaringan (online) hingga dalam jangka panjang meningkatkan juga kualitas seluruh sekolah di Balikpapan.
"Sekarang Saber Pungli juga turut mengawasi sektor itu," tegas Wali Kota.
Pada bidang-bidang lain, seperti pelabuhan dan pelayanan perizinan, menurut Rizal, perlu upaya ekstra sebab kedua tempat itu secara tradisional dianggap tempat subur praktik pungli, seiring banyaknya kepentingan masing-masing pihak.
Namun, Wali Kota menegaskan bahwa aparat hukum sudah berpengalaman dan telah membuktikan kinerjanya dalam mengatasi persoalan pungli ini.
"Masyarakat juga harus bantu memberantas pungli, karena kadang-kadang masyarakat ikut terlibat," tambahnya.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Rizal melantik tim Saber Pungli Balikpapan yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Resor Balikpapan Komisaris Polisi (Kompol) Yolanda.
Ada 45 orang yang terlibat di Satgas Pungli Balikpapan, meliputi unsur Satuan Polisi Pamong Praja, kejaksaan, Kodam VI Mulawarman, TNI AL, TNI AU, Kodim 0906 Balikpapan, Ombudsman RI di Balikpapan, dan jajaran Asisten Sekretaris Kota Balikpapan.
Satgas Saber Pungli juga memiliki kelompok kerja Unit Intelejen, Kelompok Kerja Penindakan dan Pokja Yustisi.
Untuk dana operasional tim Saber Pungli, Rizal Effendi memastikan tidak banyak memakan biaya, karena pos yang memerlukan dana hanya kegiatan sosialisasi dan penindakan.
"Nantinya anggaran bisa dialokasikan di APBD Perubahan 2016. Untuk kantor sementara menempati kantor Inspektorat Daerah," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Tohari Aziz menambahkan Satgas Saber Pungli sebagai semangat baru Pemkot dan masyarakat Balikpapan untuk memberikan transparansi.
"Spirit baru ini akan bagus bagi pelayanan karena aparat akan setulus-setulus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan dan mekanisme yang ada," kata Tohari.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami usahakan sekeras-kerasnya mewujudkan harapan masyarakat ini, layanan terbaik yang bebas dari pungutan liar dan tidak ada dasarnya," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada wartawan di Balikpapan, Jumat.
Bidang-bidang yang disebut Rizal Effendi itu memang yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat Kota Minyak.
Di bidang pendidikan, misalnya, terbatasnya jumlah sekolah yang dianggap berkualitas bagus, membuat para orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah yang dianggap terbaik.
Namun, karena begitu banyaknya yang berminat, berbagai praktik suap dan pungli dari oknum yang mengaku bisa memuluskan jalan belajar di sekolah favorit pun bermunculan.
Persoalan itu coba diberantas Pemkot Balikpapan mulai dengan pendaftaran masuk sistem dalam jaringan (online) hingga dalam jangka panjang meningkatkan juga kualitas seluruh sekolah di Balikpapan.
"Sekarang Saber Pungli juga turut mengawasi sektor itu," tegas Wali Kota.
Pada bidang-bidang lain, seperti pelabuhan dan pelayanan perizinan, menurut Rizal, perlu upaya ekstra sebab kedua tempat itu secara tradisional dianggap tempat subur praktik pungli, seiring banyaknya kepentingan masing-masing pihak.
Namun, Wali Kota menegaskan bahwa aparat hukum sudah berpengalaman dan telah membuktikan kinerjanya dalam mengatasi persoalan pungli ini.
"Masyarakat juga harus bantu memberantas pungli, karena kadang-kadang masyarakat ikut terlibat," tambahnya.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Rizal melantik tim Saber Pungli Balikpapan yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Resor Balikpapan Komisaris Polisi (Kompol) Yolanda.
Ada 45 orang yang terlibat di Satgas Pungli Balikpapan, meliputi unsur Satuan Polisi Pamong Praja, kejaksaan, Kodam VI Mulawarman, TNI AL, TNI AU, Kodim 0906 Balikpapan, Ombudsman RI di Balikpapan, dan jajaran Asisten Sekretaris Kota Balikpapan.
Satgas Saber Pungli juga memiliki kelompok kerja Unit Intelejen, Kelompok Kerja Penindakan dan Pokja Yustisi.
Untuk dana operasional tim Saber Pungli, Rizal Effendi memastikan tidak banyak memakan biaya, karena pos yang memerlukan dana hanya kegiatan sosialisasi dan penindakan.
"Nantinya anggaran bisa dialokasikan di APBD Perubahan 2016. Untuk kantor sementara menempati kantor Inspektorat Daerah," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Tohari Aziz menambahkan Satgas Saber Pungli sebagai semangat baru Pemkot dan masyarakat Balikpapan untuk memberikan transparansi.
"Spirit baru ini akan bagus bagi pelayanan karena aparat akan setulus-setulus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan dan mekanisme yang ada," kata Tohari.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016