Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan kawasan ekonomi pada jalan terputus antara Kampung Lutan dan Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, sudah mencapai 70 persen sehingga diharapkan sebelum tutup tahun ini sudah tuntas.
"Alhamdulillah pembangunannya masih terus beralanjut. Jika sudah tuntas, tentu perputaran ekonomi di kawasan itu bisa normal kembali, termasuk aktivitas warga juga lancar," ujar Kabid Ketahanan dan Sosbud, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Jumat.
Pembangunan jalan untuk menghubungkan antara dua desa ini sejak lama dinantikan warga, hal ini terbukti ketika pihaknya mengunjungi kawasan itu untuk merencanakan pembangunan, warga setempat banyak yang bertanya kapan bisa dimulai pembangunannya.
Selanjutnya, ketika pembangunan dimulai, antusias masyarakat juga tinggi untuk membantu agar pelaksanaan pembangunannya cepat selesai, yakni warga setempat berswadaya untuk pembersihan lokasi sehingga proses mulai pekerjaannya lebih cepat.
Menurut Musa, tahun 2016 Pemprov Kaltim menganggarkan dana untuk pembangunan kawasan ekonomi di lokasi itu sebesar Rp270 juta. Setelah dipotong pajak, maka menjadi Rp216,95 juta, dana sebesar itulah yang kemudian ditransfer ke rekening Badan Koordinasi Antar Kampung (BKAK) Kecamatan Long Hubung.
Dari dana transferan yang senilai Rp216,95 juta tersebut, lanjutnya, dana yang sudah digunakan untuk pekerjaan yang sudah mencapai 70 persen itu dengan nilai Rp90 juta, sementara tenaga kerja yang terlibat dalam pengembangan kawasan itu sebanyak sembilan orang.
BKAK Long Hubung mendapat bantuan pembangunan untuk mengembangkan kawasan ekonomi masyarakat karena berhasil mendapat nilai terbaik dalam lomba kelembagaan dan kinerja BKAK yang digelar oleh Pemprov Kaltim.
Menurutnya, jalan penghubung untuk menumbuhkan kawasan perekonomian ini merupakan proyek percontohan berskala kecil namun manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, sehingga pengembangan riil dari provinsi ini hendaknya dicontoh oleh pemerintah kabupaten.
"Dalam merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak harus mengeluarkan anggaran besar, karena anggaran yang besar pun belum tentu dampaknya langsung ke masyarakat jika prosesnya tidak dimulai dari usulan warga. Sudah saatnya kini setiap proses pembangunan harus dimulai dari kondisi riil yang dibutuhkan warga dan berdasarkan skala prioritas lokal," ujar Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Alhamdulillah pembangunannya masih terus beralanjut. Jika sudah tuntas, tentu perputaran ekonomi di kawasan itu bisa normal kembali, termasuk aktivitas warga juga lancar," ujar Kabid Ketahanan dan Sosbud, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Jumat.
Pembangunan jalan untuk menghubungkan antara dua desa ini sejak lama dinantikan warga, hal ini terbukti ketika pihaknya mengunjungi kawasan itu untuk merencanakan pembangunan, warga setempat banyak yang bertanya kapan bisa dimulai pembangunannya.
Selanjutnya, ketika pembangunan dimulai, antusias masyarakat juga tinggi untuk membantu agar pelaksanaan pembangunannya cepat selesai, yakni warga setempat berswadaya untuk pembersihan lokasi sehingga proses mulai pekerjaannya lebih cepat.
Menurut Musa, tahun 2016 Pemprov Kaltim menganggarkan dana untuk pembangunan kawasan ekonomi di lokasi itu sebesar Rp270 juta. Setelah dipotong pajak, maka menjadi Rp216,95 juta, dana sebesar itulah yang kemudian ditransfer ke rekening Badan Koordinasi Antar Kampung (BKAK) Kecamatan Long Hubung.
Dari dana transferan yang senilai Rp216,95 juta tersebut, lanjutnya, dana yang sudah digunakan untuk pekerjaan yang sudah mencapai 70 persen itu dengan nilai Rp90 juta, sementara tenaga kerja yang terlibat dalam pengembangan kawasan itu sebanyak sembilan orang.
BKAK Long Hubung mendapat bantuan pembangunan untuk mengembangkan kawasan ekonomi masyarakat karena berhasil mendapat nilai terbaik dalam lomba kelembagaan dan kinerja BKAK yang digelar oleh Pemprov Kaltim.
Menurutnya, jalan penghubung untuk menumbuhkan kawasan perekonomian ini merupakan proyek percontohan berskala kecil namun manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, sehingga pengembangan riil dari provinsi ini hendaknya dicontoh oleh pemerintah kabupaten.
"Dalam merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak harus mengeluarkan anggaran besar, karena anggaran yang besar pun belum tentu dampaknya langsung ke masyarakat jika prosesnya tidak dimulai dari usulan warga. Sudah saatnya kini setiap proses pembangunan harus dimulai dari kondisi riil yang dibutuhkan warga dan berdasarkan skala prioritas lokal," ujar Musa. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016