Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dampak dari defisit nasional membuat Alokasi Dana Desa (ADD) ikut terkena imbasnya. Program pemerintah pusat untuk mengalokasikan Rp 1–2 miliar per desa masih menjadi janji yang dinanti oleh warga.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf mengatakan seharusnya melalui ADD pemerintah baik daerah maupun provinsi dapat terbantukan dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan guna menghindari disparitas antara kota dengan desa.
Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Penajam dan Penajam Paser Utara, mereka mengakui bahwa ADD yang diterima di bawah dari yang dijanjikan pemerintah pusat.
“Rata-rata di bawah Rp 1 miliar. Padahal, kalau boleh jujur pedesaan di Kaltim khususnya PPU dan Paser bisa terlihat jelas perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan desa lain ataupun perkotaan, sehingga membutuhkan banyak pembangunan dalam arti luas,†tutur Andi seusai reses.
Andi menambahkan sampai saat ini masih ada desa yang belum merasakan listrik dan air bersih dari pemerintah. Bahkan tidak sedikit yang tidak mempunyai balai desa sebagai wadah pertemuan antar warga maupun pihak lain.
Air bersih misalnya, ketika kemarau warga mengeluhkan susah mendapat air bersih dan listrik. Kondisi sementara ada yang menggunakan genset sedangkan bagi yang kurang mampu hanya lampu tembok atau menggunakan lilin.
"Biaya operasional untuk genset cukup besar, masyarakat ingin menggunakan ADD akan tetapi yang ada saja tidak cukup untuk membiayai sejumlah program desa. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kehadiran pemerintah," tegas Andi.
Selain itu masalah infrastruktur tidak luput mendapat keluhan, seperti jalan Petung – KM 38 karena tahap pertama perbaikan dari pemerintah masih pertitik atau tempat saja. Disamping itu rigit untuk jlan terlalu tinggi sehingga dinilai cukup membahayakan para pengguna jalan.
Untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan komunikasi dan memperjuangkan agar ADD bisa mendapat alokasi maksimal dari pemerintah pusat guna memacu pembangunan di pedesaan.
Sedangkan untuk pembangunan jalan dan perbaikan rumah ibadah pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar mengingat adanya defisit anggaran sehingga menyebabkan banyak program pembangunan yang harus terhambat.
"Untuk masalah listrik pemerintah seharusnya bisa saling koordinasi terkait pengadaan pembangkit listrik tenaga surya guna mengatasi masalah sementara karena itu merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat tanpa pengecualian," harap Andi.(Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf mengatakan seharusnya melalui ADD pemerintah baik daerah maupun provinsi dapat terbantukan dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan guna menghindari disparitas antara kota dengan desa.
Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Penajam dan Penajam Paser Utara, mereka mengakui bahwa ADD yang diterima di bawah dari yang dijanjikan pemerintah pusat.
“Rata-rata di bawah Rp 1 miliar. Padahal, kalau boleh jujur pedesaan di Kaltim khususnya PPU dan Paser bisa terlihat jelas perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan desa lain ataupun perkotaan, sehingga membutuhkan banyak pembangunan dalam arti luas,†tutur Andi seusai reses.
Andi menambahkan sampai saat ini masih ada desa yang belum merasakan listrik dan air bersih dari pemerintah. Bahkan tidak sedikit yang tidak mempunyai balai desa sebagai wadah pertemuan antar warga maupun pihak lain.
Air bersih misalnya, ketika kemarau warga mengeluhkan susah mendapat air bersih dan listrik. Kondisi sementara ada yang menggunakan genset sedangkan bagi yang kurang mampu hanya lampu tembok atau menggunakan lilin.
"Biaya operasional untuk genset cukup besar, masyarakat ingin menggunakan ADD akan tetapi yang ada saja tidak cukup untuk membiayai sejumlah program desa. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kehadiran pemerintah," tegas Andi.
Selain itu masalah infrastruktur tidak luput mendapat keluhan, seperti jalan Petung – KM 38 karena tahap pertama perbaikan dari pemerintah masih pertitik atau tempat saja. Disamping itu rigit untuk jlan terlalu tinggi sehingga dinilai cukup membahayakan para pengguna jalan.
Untuk itu pihaknya berharap pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan komunikasi dan memperjuangkan agar ADD bisa mendapat alokasi maksimal dari pemerintah pusat guna memacu pembangunan di pedesaan.
Sedangkan untuk pembangunan jalan dan perbaikan rumah ibadah pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar mengingat adanya defisit anggaran sehingga menyebabkan banyak program pembangunan yang harus terhambat.
"Untuk masalah listrik pemerintah seharusnya bisa saling koordinasi terkait pengadaan pembangkit listrik tenaga surya guna mengatasi masalah sementara karena itu merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat tanpa pengecualian," harap Andi.(Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016