Samarinda (ANTARA Kaltim) - Penurunan pendapatan daerah tahun 2016 yang mengalami penurunan cukup signifikan tentu memberi efek domino dalam roda perekonomian dan pembangunan daerah di Kalimantan Timur.
"Apalagi jika sebelumnya Kaltim mengandalkan pendapatan dari sektor batu bara yang sangat jelas bukan SDA dapat diperbaharui. Fraksi kami (PKB) sudah mengingatkan pemerintah provinsi akan hal tersebut. Sudah dua tahun batu bara mengalami penurunan jumlah produksi. Sektor ini sudah tidak lagi menjadi andalan dalam pendapatan daerah," kata Sandra Puspa Dewi, politikus PKB di DPRD Kaltim.
Politikus cantik Karang Paci ini juga berpendapat naik-turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kualitas aparatur pemerintah provinsi. Sehingga sampai kapan pun pendapatan tidak akan jauh berubah bila kualitasnya di bawah standar.
Jika menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketegasan kepala daerah yang tidak terlihat dalam evaluasi BUMD / Perusda perlu disoroti. Di mana yang seharusnya bisa membantu PAD terlebih mendapatkan profit, akan tetapi sama sekali tidak.
"Sehingga memperburuk keadaan keuangan Provinsi Kalimantan Timur," sebut Anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Fraksi PKB, katanya, mengajak pemerintah provinsi untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan yaitu menaikkan PAD dengan menitik beratkan profit pada BUMD/Perusda yang ada.
"Usulan konkret dari kami adalah seleksi penerimaan direksi Perusda harus melibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan menempatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sudah saatnya pemerintah provinsi untuk menarik orang-orang di luar birokrasi yang memiliki keahlian. Sehingga ke depannya tidak ada lagi BUMD/Perusda tidak mendapatkan profit/keuntungan,"ungkapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Apalagi jika sebelumnya Kaltim mengandalkan pendapatan dari sektor batu bara yang sangat jelas bukan SDA dapat diperbaharui. Fraksi kami (PKB) sudah mengingatkan pemerintah provinsi akan hal tersebut. Sudah dua tahun batu bara mengalami penurunan jumlah produksi. Sektor ini sudah tidak lagi menjadi andalan dalam pendapatan daerah," kata Sandra Puspa Dewi, politikus PKB di DPRD Kaltim.
Politikus cantik Karang Paci ini juga berpendapat naik-turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kualitas aparatur pemerintah provinsi. Sehingga sampai kapan pun pendapatan tidak akan jauh berubah bila kualitasnya di bawah standar.
Jika menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketegasan kepala daerah yang tidak terlihat dalam evaluasi BUMD / Perusda perlu disoroti. Di mana yang seharusnya bisa membantu PAD terlebih mendapatkan profit, akan tetapi sama sekali tidak.
"Sehingga memperburuk keadaan keuangan Provinsi Kalimantan Timur," sebut Anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Fraksi PKB, katanya, mengajak pemerintah provinsi untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan yaitu menaikkan PAD dengan menitik beratkan profit pada BUMD/Perusda yang ada.
"Usulan konkret dari kami adalah seleksi penerimaan direksi Perusda harus melibatkan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan menempatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sudah saatnya pemerintah provinsi untuk menarik orang-orang di luar birokrasi yang memiliki keahlian. Sehingga ke depannya tidak ada lagi BUMD/Perusda tidak mendapatkan profit/keuntungan,"ungkapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016