Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian kembali mengingatkan pemerintah dan semua pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di wilayah kawasan perbatasan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Pembangunan di daerah-daerah perbatasan patut diperhatikan karena mereka hidup dalam keadaan yang tidak menentu, antara ingin tetap menjadi warga Indonesia atau pindah ke Malaysia," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Jumat.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kaltim dan Kaltara ini kembali menyuarakan masalah kondisi perbatasan di kedua provinsi itu Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I DPR RI pada Jumat ini.
Menurut ia, rapat paripurna kali ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
"Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda patut dijadikan refleksi untuk melihat ketertinggalan di daerah-daerah perbatasan," ujar Hetifah.
Menurut ia, semangat Sumpah Pemuda yang paling utama adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi ia menyayangkan karena persatuan tersebut belum dirasakan bagi warga yang tinggal di kawasan perbatasan, terutama Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara.
Untuk memperbaiki kondisi perbatasan agar ke depan lebih maju dan tercukupinya kebutuhan dasar warga, tambahnya, DPR telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap masalah pengelolaan pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan di daerah perbatasan agar pembangunannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat demi NKRI yang berdaulat.
"Kami sudah beberapa kali menggelar rapat internal tim pengawas. Dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke perbatasan, sedangkan Provinsi Kaltara akan menjadi daerah pertama yang dikunjungi," kata politisi Partai Golkar ini.
Menurut Hetifah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna langsung merespon pernyataannya dan berjanji melakukan perhatian serius terhadap masalah tersebut, karena perbatasan merupakan daerah pinggiran dan beranda negara Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. *
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pembangunan di daerah-daerah perbatasan patut diperhatikan karena mereka hidup dalam keadaan yang tidak menentu, antara ingin tetap menjadi warga Indonesia atau pindah ke Malaysia," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Jumat.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kaltim dan Kaltara ini kembali menyuarakan masalah kondisi perbatasan di kedua provinsi itu Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I DPR RI pada Jumat ini.
Menurut ia, rapat paripurna kali ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
"Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda patut dijadikan refleksi untuk melihat ketertinggalan di daerah-daerah perbatasan," ujar Hetifah.
Menurut ia, semangat Sumpah Pemuda yang paling utama adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi ia menyayangkan karena persatuan tersebut belum dirasakan bagi warga yang tinggal di kawasan perbatasan, terutama Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara.
Untuk memperbaiki kondisi perbatasan agar ke depan lebih maju dan tercukupinya kebutuhan dasar warga, tambahnya, DPR telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap masalah pengelolaan pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan di daerah perbatasan agar pembangunannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat demi NKRI yang berdaulat.
"Kami sudah beberapa kali menggelar rapat internal tim pengawas. Dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke perbatasan, sedangkan Provinsi Kaltara akan menjadi daerah pertama yang dikunjungi," kata politisi Partai Golkar ini.
Menurut Hetifah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin rapat paripurna langsung merespon pernyataannya dan berjanji melakukan perhatian serius terhadap masalah tersebut, karena perbatasan merupakan daerah pinggiran dan beranda negara Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. *
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016