Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Para dokter di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menolak Program Pendidikan Dokter Layanan Primer atau Prodi DLP di kampus yang memiliki Fakultas Kedokteran.
Prodi DLP adalah pendidikan kedokteran lanjutan yang setara dengan jenjang spesialis. Tujuannya agar dokter dapat memberi layanan primer, utamanya dapat mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi kepada keluarga sehingga dapat melakukan pencegahan penyakit.
"Padahal itu kan identik dengan tugas dokter umum," kata Ketua Ikatan Dokter Indonsia (IDI) Komisiariat Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Irawan, Selasa.
Menurut Irawan, yang perlu diperbaiki adalah sistem pendidikan kedokteran di perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran sudah diselenggarakan oleh universitas yang memiliki akreditasi B atau C.
"Semestinya akreditasinya sekurangnya harus A," kata Irawan lagi.
Pada kesempatan sama, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Balikpapan dr Balerina JPP menambahkan, penolakan ini bukan terhadap dokter layanan primernya namun karena dokter layanan primer ini sudah identik dengan dokter umum.
"Sehingga tidak diperlukan lagi pendidikan selama dua sampai tiga tahun untuk dokter layanan primer," kata Balerina yang juga Kepala DKK Balikpapan.
Sehari sebelumnya, dalam peringatan Hari Dokter Nasional, para dokter yang tergabung dalam IDI Balikpapan menggelar aksi di depan DKK. Mereka minta pemerintah lebih fokus kepada memperbaiki program prioritas kesehatan, yaitu menambah prasarana kesehatan dan alat kesehatan, mengatasi kelangkaan obat dan obat palsu, termasuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit.
"Termasuk meminta pemerintah untuk mengendalikan biaya pendidikan kedokteran agar lebih inklusif bagi masyarakat dan memperbaiki regulasi jaminan kesehatan nasional serta menghapuskan pajak alat kesehatan dan merevisi regulasi soal pendidikan dokter," papar Balerina. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Prodi DLP adalah pendidikan kedokteran lanjutan yang setara dengan jenjang spesialis. Tujuannya agar dokter dapat memberi layanan primer, utamanya dapat mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi kepada keluarga sehingga dapat melakukan pencegahan penyakit.
"Padahal itu kan identik dengan tugas dokter umum," kata Ketua Ikatan Dokter Indonsia (IDI) Komisiariat Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Irawan, Selasa.
Menurut Irawan, yang perlu diperbaiki adalah sistem pendidikan kedokteran di perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran sudah diselenggarakan oleh universitas yang memiliki akreditasi B atau C.
"Semestinya akreditasinya sekurangnya harus A," kata Irawan lagi.
Pada kesempatan sama, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Balikpapan dr Balerina JPP menambahkan, penolakan ini bukan terhadap dokter layanan primernya namun karena dokter layanan primer ini sudah identik dengan dokter umum.
"Sehingga tidak diperlukan lagi pendidikan selama dua sampai tiga tahun untuk dokter layanan primer," kata Balerina yang juga Kepala DKK Balikpapan.
Sehari sebelumnya, dalam peringatan Hari Dokter Nasional, para dokter yang tergabung dalam IDI Balikpapan menggelar aksi di depan DKK. Mereka minta pemerintah lebih fokus kepada memperbaiki program prioritas kesehatan, yaitu menambah prasarana kesehatan dan alat kesehatan, mengatasi kelangkaan obat dan obat palsu, termasuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit.
"Termasuk meminta pemerintah untuk mengendalikan biaya pendidikan kedokteran agar lebih inklusif bagi masyarakat dan memperbaiki regulasi jaminan kesehatan nasional serta menghapuskan pajak alat kesehatan dan merevisi regulasi soal pendidikan dokter," papar Balerina. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016