Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengembangan energi hijau berkelanjutan untuk mendukung gerakan Green Growth Compact (GGC) di Benua Etam terus digalakkan. Salah satunya dengan menggelar seminar nasional di Kantor Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.
Mewakili DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry yang menjadi pembicara di acara ini sangat mendukung program tersebut. Kata dia, jika bicara penyediaan energi listrik, regulasinya sudah ada, yakni Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
“Khususnya pada pengembangan listrik di Kaltim, Gerakan GGC ini memberikan peluang pengembangan listrik dengan memanfaatkan bioenergi,†beber dia.
Perda Kelistrikan, katanya, bisa menjadi payung hukum bagi pengembangan bioenergi di Kaltim. Selain lebih ramah lingkungan, regulasi dari kementerian terkait harga listrik dari bioenergi sangat menggiurkan, karena sudah mencapai Rp 1.150 per Kwh.
“Ini bisa menjadi peluang bisnis yang bagus bagi pengusaha. Sebelumnya, orang enggan berinvestasi pengembangan listrik bioenergi dikarenakan harganya sangat murah,†ujar Sarkowi.
Lanjut dia, dengan adanya peluang bisnis ini, para pengusaha bisa segera melakukan investasi pengembangan listrik dengan menggunakan bioenergi.
“Saat ini, kami juga sedang merivisi Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusda Ketenagalistrikan. Dengan harapan sudah ada perencanaan dari perusda untuk mengembangkan bioenergi ini,†beber Ketua Pansus Perusda Ketenaga Listrikan DPRD Kaltim ini.
Keuntungan lainnya, dengan masuk dalam sektor pengembangan listrik akan semakin banyak menciptakan program-program untuk menangani persoalan kelistrikan.
“Sehingga rasio elektrifikasi bisa tecapai. Dengan semakin banyaknya sektor swasta masuk mengembangkan listrik, ditambah perusda byar-pet serta kekurangan listrik di Kaltim bisa teratasi,†ujarnya.
Untuk mempermudah investor masuk ke sektor pengembangan listrik berbasis bioenergi, perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.
Seperti dukungan dari pemerintah melalui SKPD terkait dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha.
“Semakin banyak orang yang beinvestasi di sektor listrik, desa-desa yang selama ini belum mendapatkan listrik bisa teratasi. Seperti di Kukar, masih ada sekitar 50 desa yang belum teraliri listrik, dan di Kubar terdapat 75 desa yang minim listrik,†kata Sarkowi. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Mewakili DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry yang menjadi pembicara di acara ini sangat mendukung program tersebut. Kata dia, jika bicara penyediaan energi listrik, regulasinya sudah ada, yakni Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
“Khususnya pada pengembangan listrik di Kaltim, Gerakan GGC ini memberikan peluang pengembangan listrik dengan memanfaatkan bioenergi,†beber dia.
Perda Kelistrikan, katanya, bisa menjadi payung hukum bagi pengembangan bioenergi di Kaltim. Selain lebih ramah lingkungan, regulasi dari kementerian terkait harga listrik dari bioenergi sangat menggiurkan, karena sudah mencapai Rp 1.150 per Kwh.
“Ini bisa menjadi peluang bisnis yang bagus bagi pengusaha. Sebelumnya, orang enggan berinvestasi pengembangan listrik bioenergi dikarenakan harganya sangat murah,†ujar Sarkowi.
Lanjut dia, dengan adanya peluang bisnis ini, para pengusaha bisa segera melakukan investasi pengembangan listrik dengan menggunakan bioenergi.
“Saat ini, kami juga sedang merivisi Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusda Ketenagalistrikan. Dengan harapan sudah ada perencanaan dari perusda untuk mengembangkan bioenergi ini,†beber Ketua Pansus Perusda Ketenaga Listrikan DPRD Kaltim ini.
Keuntungan lainnya, dengan masuk dalam sektor pengembangan listrik akan semakin banyak menciptakan program-program untuk menangani persoalan kelistrikan.
“Sehingga rasio elektrifikasi bisa tecapai. Dengan semakin banyaknya sektor swasta masuk mengembangkan listrik, ditambah perusda byar-pet serta kekurangan listrik di Kaltim bisa teratasi,†ujarnya.
Untuk mempermudah investor masuk ke sektor pengembangan listrik berbasis bioenergi, perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.
Seperti dukungan dari pemerintah melalui SKPD terkait dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha.
“Semakin banyak orang yang beinvestasi di sektor listrik, desa-desa yang selama ini belum mendapatkan listrik bisa teratasi. Seperti di Kukar, masih ada sekitar 50 desa yang belum teraliri listrik, dan di Kubar terdapat 75 desa yang minim listrik,†kata Sarkowi. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016