Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengurangi dana hibah bantuan sosial sebagai upaya efisiensi menyusul penurunan alokasi APBD menjadi hanya RpRp7,58 triliun.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kaltim Bere Ali di Samarinda, Rabu mengatakan, dana hibah bukan merupakan belanja wajib yang harus dikeluarkan.
Hibah, katanya, diberikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran daerah.
"Dana hibah dalam struktur anggaran itu bukan belanja wajib sehingga sangat mungkin dilakukan efisensi dan saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Kaltim," kata Bere Ali.
Ia menjelaskan, dana hibah merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun Pemprov Kaltim.
"Hanya saja, pemerintah tentu bisa memaklumi kondisi tersebut, karena hibah diberikan untuk keperluan kelanjutan program pembangunan," jelasnya.
Tetapi lanjut Bere Ali, pemberian hibah tersebut harus berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 60/2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
"Memang saat ini belum ada keputusan tentang efisiensi. Tetapi, karena kemampuan APBD mengalami penurunan, maka diperkirakan dana hibah masuk dalam efisiensi tersebut," tutur Bere Ali.
Sementara APBD Kaltim turun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan data Biro Keuangan Setprov Kaltim yakni, APBD murni dan perubahan 2013 sebesar Rp15,139 triliun dan terealisasi Rp14,830 triliun.
Kemudian, APBD 2014 sebesar Rp12,242 triliun dan terealisasi Rp12,336 triliun dan pada 2015 Rp11,534 triliun terealisasi mencapai Rp10,502 triliun.
Sedangkan APBD murni dan perubahan pada 2016 awalnya dipatok Rp11,096 triliun turun menjadi Rp7,58 triliun.
"Pemerintah daerah memahami masyarakat juga ingin turut serta membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama untuk bidang ibadah atau agama dan pendidikan. Tetapi, perlu diingat, alokasi yang dianggarkan pemerintah juga terbatas, sehingga diharapkan masyarakat maupun lembaga masyarakat dapat memahami sulitnya kondisi keuangan daerah saat ini," ujar Bere Ali.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kaltim Bere Ali di Samarinda, Rabu mengatakan, dana hibah bukan merupakan belanja wajib yang harus dikeluarkan.
Hibah, katanya, diberikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran daerah.
"Dana hibah dalam struktur anggaran itu bukan belanja wajib sehingga sangat mungkin dilakukan efisensi dan saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Kaltim," kata Bere Ali.
Ia menjelaskan, dana hibah merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun Pemprov Kaltim.
"Hanya saja, pemerintah tentu bisa memaklumi kondisi tersebut, karena hibah diberikan untuk keperluan kelanjutan program pembangunan," jelasnya.
Tetapi lanjut Bere Ali, pemberian hibah tersebut harus berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 60/2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
"Memang saat ini belum ada keputusan tentang efisiensi. Tetapi, karena kemampuan APBD mengalami penurunan, maka diperkirakan dana hibah masuk dalam efisiensi tersebut," tutur Bere Ali.
Sementara APBD Kaltim turun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan data Biro Keuangan Setprov Kaltim yakni, APBD murni dan perubahan 2013 sebesar Rp15,139 triliun dan terealisasi Rp14,830 triliun.
Kemudian, APBD 2014 sebesar Rp12,242 triliun dan terealisasi Rp12,336 triliun dan pada 2015 Rp11,534 triliun terealisasi mencapai Rp10,502 triliun.
Sedangkan APBD murni dan perubahan pada 2016 awalnya dipatok Rp11,096 triliun turun menjadi Rp7,58 triliun.
"Pemerintah daerah memahami masyarakat juga ingin turut serta membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama untuk bidang ibadah atau agama dan pendidikan. Tetapi, perlu diingat, alokasi yang dianggarkan pemerintah juga terbatas, sehingga diharapkan masyarakat maupun lembaga masyarakat dapat memahami sulitnya kondisi keuangan daerah saat ini," ujar Bere Ali.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016