Jakarta (ANTARA Kaltim) – Upaya Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional melalui program 35 ribu megawatts (MW) belum menunjukkan hasil yang jelas. Hal ini terungkap saat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (13/9).
Kondisi ini tidak dapat dipungkiri dan membuat orang nomor satu di Benua Etam ini menjadi kecewa berat. Bahkan Gubernur menilai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang membidangi proyek nasional ini seakan tidak bertanggungjawab.
Khususnya Dirjen Ketenagalistrikan dianggap tidak mengurusi secara serius Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di Kaltim.
“Saya sangat kecewa. Karena ternyata Dirjen Ketenagalistrikan ESDM tidak bertanggungjawab dalam masalah RUPTL PLN di Kaltim,†kata Gubernur Awang Faroek usai melakukan pertemuan di Ruang Rapat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Menurut dia, dalam rangka mendukung program ketahanan energi listrik nasional maka Kaltim siap membangun pembangkit listrik 10 ribu MW. Karenanya, tahap awal ini Kaltim telah membentuk satuan tugas percepatan pembangunan pembangkit listrik 1.000 MW.
Sesuai dengan RUPTL PT PLN (persero) tahun 2016-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tim satgas percepatan pembangunan pembangkit listrik Kaltim dengan pemilik tambang batubara dan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Kaltim terinventarisasi beberapa perusahaan batubara yang siap membantu membangun PLTU Mulut Tambang (main mouth).
“Tetapi dengan ketidakjelasan Dirjen untuk Kaltim yang 1.000 MW ini. Kita bisa saja bangun pembangkit listrik sendiri tanpa campur tangan PLN. Banyak investor yang siap,†tegasnya.
Dia menyebutkan ada enam investor yang sudah siap membangun PLTU Mulut Tambang. Yakni, PT Jhoswa Mahakam Mineral dan PT Toba Group Kutai Kartanegara serta PT Bhakti Energi Persada Kutai Timur dan PT MOA Maju Kurnia Utama Paser masing-masing 2 x 100 MW.
Termasuk PT SLJ Global Tbk Kutai Karranegara kapasitas 2 x 75 MW dan PT PT Aditya Kirana Mandiri sekitar 1 x 50 MW.
“Kita tidak ada masalah bangun pembangkit listrik sendiri. Kaltim miliki gas dan batubara. Tapi aturan yang ditegaskan Presiden Joko Widodo tolong diimplementasikan dan berikan kemudahan bagi investor termasuk daerah yang ingin mengelola sumber daya alamnya,†ungkap Awang.
Sementara itu Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengemukakan segera melalukan evaluasi terhadap program RUPTL PLN di daerah.
“Kami siap hadir ke daerah untuk evaluasi RUPTL PLN sekaligus melihat rencana usaha ketenagalistrikan daerah (RUKD) Kaltim terkait kebutuhan, ketersediaan dan potensi daerah,†ujar Alihuddin.
Ikut hadir mendampingi Gubernur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H Ichwansyah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi H Amrullah serta Kepala Biro Humas danProtokol Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu serta beberapa direktur di jajaran Kementerian ESDM. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kondisi ini tidak dapat dipungkiri dan membuat orang nomor satu di Benua Etam ini menjadi kecewa berat. Bahkan Gubernur menilai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang membidangi proyek nasional ini seakan tidak bertanggungjawab.
Khususnya Dirjen Ketenagalistrikan dianggap tidak mengurusi secara serius Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di Kaltim.
“Saya sangat kecewa. Karena ternyata Dirjen Ketenagalistrikan ESDM tidak bertanggungjawab dalam masalah RUPTL PLN di Kaltim,†kata Gubernur Awang Faroek usai melakukan pertemuan di Ruang Rapat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Menurut dia, dalam rangka mendukung program ketahanan energi listrik nasional maka Kaltim siap membangun pembangkit listrik 10 ribu MW. Karenanya, tahap awal ini Kaltim telah membentuk satuan tugas percepatan pembangunan pembangkit listrik 1.000 MW.
Sesuai dengan RUPTL PT PLN (persero) tahun 2016-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi tim satgas percepatan pembangunan pembangkit listrik Kaltim dengan pemilik tambang batubara dan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Kaltim terinventarisasi beberapa perusahaan batubara yang siap membantu membangun PLTU Mulut Tambang (main mouth).
“Tetapi dengan ketidakjelasan Dirjen untuk Kaltim yang 1.000 MW ini. Kita bisa saja bangun pembangkit listrik sendiri tanpa campur tangan PLN. Banyak investor yang siap,†tegasnya.
Dia menyebutkan ada enam investor yang sudah siap membangun PLTU Mulut Tambang. Yakni, PT Jhoswa Mahakam Mineral dan PT Toba Group Kutai Kartanegara serta PT Bhakti Energi Persada Kutai Timur dan PT MOA Maju Kurnia Utama Paser masing-masing 2 x 100 MW.
Termasuk PT SLJ Global Tbk Kutai Karranegara kapasitas 2 x 75 MW dan PT PT Aditya Kirana Mandiri sekitar 1 x 50 MW.
“Kita tidak ada masalah bangun pembangkit listrik sendiri. Kaltim miliki gas dan batubara. Tapi aturan yang ditegaskan Presiden Joko Widodo tolong diimplementasikan dan berikan kemudahan bagi investor termasuk daerah yang ingin mengelola sumber daya alamnya,†ungkap Awang.
Sementara itu Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengemukakan segera melalukan evaluasi terhadap program RUPTL PLN di daerah.
“Kami siap hadir ke daerah untuk evaluasi RUPTL PLN sekaligus melihat rencana usaha ketenagalistrikan daerah (RUKD) Kaltim terkait kebutuhan, ketersediaan dan potensi daerah,†ujar Alihuddin.
Ikut hadir mendampingi Gubernur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H Ichwansyah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi H Amrullah serta Kepala Biro Humas danProtokol Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu serta beberapa direktur di jajaran Kementerian ESDM. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016