Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur Dahri Yasin menilai Provinsi Kaltim perlu membentuk tim terpadu daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang terus menunjukkan penurunan.
Menurut Dahri di Samarinda, Kamis, seperti diketahui bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Akibatnya, sejumlah program kegiatan dan belanja daerah terpaksa mengalami pemangkasan, supaya anggaran yang ada bisa mencukupi kebutuhan roda pemerintahan di daerah.
"Tahun 2015 APBD Kita mencapai Rp 13 Triliun, tahun ini hanya sekitar Rp 9 Triliun dan tahun berikutnya kemungkinan bisa turun lagi, dengan kondisi ini kalau kita tidak cepat berfikir untuk mencarikan solusi, bagaiaman nasib pemerintahan kita kedepan," jelasnya.
Ia menilai yang dibutuhkan Kaltim saat ini adalah bagaimana membentuk tim terpadu daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang terus menunjukkan penurunan.
"Penurunan pendapatan tentu akan mempengaruhi laju pembangunan di Kaltim. Padahal, seperti diketahui bersama daerah dalam beberapa waktu terakhir terus memacu pembangunan khususnya infrastruktur," kata Dahri.
Gagasan membentuk tim Terpadu idealnya diisi oleh pemerintah daerah, DPRD, SKPD, hingga akademisi yang ahli di bidangnya
Oleh sebab itu menurut Dahri, seluruh pihak perlu duduk satu meja membicarakan bagaimana masa depan Kaltim.
Ia menambahkan, dengan duduk satu meja guna mengkaji adanya berbagai peluang menggali pendapatan daerah sehingga nantinya mampu mengantisipasi penurunan dan tidak mengganggu program pembangunan.
"Misalnya, program peningkatan pariwisata tentu dewan tidak bisa hanya sendiri tanpa adanya pemangku kebijakan. Jadi harus sama-sama agar sejalan dan mampu mencari solusi. Sehingga APBD Kaltim mampu maksimal," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Menurut Dahri di Samarinda, Kamis, seperti diketahui bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Akibatnya, sejumlah program kegiatan dan belanja daerah terpaksa mengalami pemangkasan, supaya anggaran yang ada bisa mencukupi kebutuhan roda pemerintahan di daerah.
"Tahun 2015 APBD Kita mencapai Rp 13 Triliun, tahun ini hanya sekitar Rp 9 Triliun dan tahun berikutnya kemungkinan bisa turun lagi, dengan kondisi ini kalau kita tidak cepat berfikir untuk mencarikan solusi, bagaiaman nasib pemerintahan kita kedepan," jelasnya.
Ia menilai yang dibutuhkan Kaltim saat ini adalah bagaimana membentuk tim terpadu daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang terus menunjukkan penurunan.
"Penurunan pendapatan tentu akan mempengaruhi laju pembangunan di Kaltim. Padahal, seperti diketahui bersama daerah dalam beberapa waktu terakhir terus memacu pembangunan khususnya infrastruktur," kata Dahri.
Gagasan membentuk tim Terpadu idealnya diisi oleh pemerintah daerah, DPRD, SKPD, hingga akademisi yang ahli di bidangnya
Oleh sebab itu menurut Dahri, seluruh pihak perlu duduk satu meja membicarakan bagaimana masa depan Kaltim.
Ia menambahkan, dengan duduk satu meja guna mengkaji adanya berbagai peluang menggali pendapatan daerah sehingga nantinya mampu mengantisipasi penurunan dan tidak mengganggu program pembangunan.
"Misalnya, program peningkatan pariwisata tentu dewan tidak bisa hanya sendiri tanpa adanya pemangku kebijakan. Jadi harus sama-sama agar sejalan dan mampu mencari solusi. Sehingga APBD Kaltim mampu maksimal," tuturnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016