Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Hingga saat ini Sekretariat Daerah Kabupaten Paser belum menyerahkan draft rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang organisasi perangkat daerah ke DPRD setempat sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016.
"Saat ini draft tersebut belum dikirim ke dewan untuk dilakukan pembahasan," kata Kabag Organisasi Setda Paser, Yusuf Sumako, di Tana Grogot, Jumat.
Menurut Sumako, setelah draft selesai dibahas di DPRD, selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Paling lambat September 2016, draft sudah diserahkan ke Kemendagri karena berkaitan dengan penyusunan KUA-PPAS Tahun 2017," katanya.
Ditambahkan Sumako, pihak eksekutif telah menyurati DPRD, agar raperda perangkat daerah yang baru itu pembahasannya diprioritaskan dengan cepat.
Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, kata dia, akan terjadi perampingan organisasi perangkat daerah atau SKPD di Kabupaten Paser yang saat ini berjumlah 39 SKPD.
Menurut Sumako, sesuai dengan jumlah penduduk, dengan jumlah SKPD yang ada sekarang, perlu dilakukan perampingan akibat defisit anggaran.
"Jadi, kemungkinan pemerintah pusat akan menyetujui 26 SKPD untuk Kabupaten Paser setelah dirampingkan," ujar Sumako.
Akibatnya tambahnya, akan ada 13 pejabat eselon II di Kabupaten Paser yang terancam nonjob atau tidak memiliki jabatan.
Akibat perampingan ada beberapa dinas atau SKPD yang digabung atau dihapus seperti Dinas Pertambangan, Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebersihan.
"Staff Ahli yang sebelumnya berjumlah lima berkurang menjadi dua," katanya.
Sementara Dinas Kominfo akan digabung dengan statistik dan lembaga persandian sedangkan Dinas Pertanian akan menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
"Untuk Kantor Kesbangpol akan menjadi Eks Officio Vertikal dan untuk sementara menggunakan anggaran APBD sambil menunggu anggaran sendiri," jelas Sumako. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Saat ini draft tersebut belum dikirim ke dewan untuk dilakukan pembahasan," kata Kabag Organisasi Setda Paser, Yusuf Sumako, di Tana Grogot, Jumat.
Menurut Sumako, setelah draft selesai dibahas di DPRD, selanjutnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Paling lambat September 2016, draft sudah diserahkan ke Kemendagri karena berkaitan dengan penyusunan KUA-PPAS Tahun 2017," katanya.
Ditambahkan Sumako, pihak eksekutif telah menyurati DPRD, agar raperda perangkat daerah yang baru itu pembahasannya diprioritaskan dengan cepat.
Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, kata dia, akan terjadi perampingan organisasi perangkat daerah atau SKPD di Kabupaten Paser yang saat ini berjumlah 39 SKPD.
Menurut Sumako, sesuai dengan jumlah penduduk, dengan jumlah SKPD yang ada sekarang, perlu dilakukan perampingan akibat defisit anggaran.
"Jadi, kemungkinan pemerintah pusat akan menyetujui 26 SKPD untuk Kabupaten Paser setelah dirampingkan," ujar Sumako.
Akibatnya tambahnya, akan ada 13 pejabat eselon II di Kabupaten Paser yang terancam nonjob atau tidak memiliki jabatan.
Akibat perampingan ada beberapa dinas atau SKPD yang digabung atau dihapus seperti Dinas Pertambangan, Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebersihan.
"Staff Ahli yang sebelumnya berjumlah lima berkurang menjadi dua," katanya.
Sementara Dinas Kominfo akan digabung dengan statistik dan lembaga persandian sedangkan Dinas Pertanian akan menjadi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
"Untuk Kantor Kesbangpol akan menjadi Eks Officio Vertikal dan untuk sementara menggunakan anggaran APBD sambil menunggu anggaran sendiri," jelas Sumako. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016