Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Timur, Frederik Bid menyatakan, diperlukan suatu upaya identifikasi asimetris dalam upaya percepatan pembangunan perbatasan negara yang merupakan salah satu implementasi Nawa Cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
"Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi serta melihat kembali perkembangan kebijakan dan program yang afirmatif dan asimetris di perbatasan yang memerlukan perhatian khusus terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan asimetris," kata Frederik Bid, di Samarinda, Selasa.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan yang diharapkan pada 2018 sudah lebih komprehensif.
Salah satu langkah yang perlu diambil untuk melakukan perubahan di perbatasan kata Frederik Bid yakni, melakukan kebijakan asimetris.
"Perlu ada langkah khusus tetapi tidak melanggar aturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang aturan tersebut untuk menguatkan wilayah perbatasan dan antarpemangku kebijakan," jelasnya.
Perencanaan pembangunan tambah dia, menjadi sangat penting, karena tanpa perencanaan yang betul-betul terpadu, maka manfaatnya kurang optimal.
Ia menyampaikan bahwa kondisi perbatasan terutama di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akses infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan masih dalam pengerjaan yang diharapkan dapat berjalan secara terus menerus hingga tuntas.
"Saya berharap dengan semua langkah yang kami tempuh untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat segera terwujud," kata Frederik Bid. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi serta melihat kembali perkembangan kebijakan dan program yang afirmatif dan asimetris di perbatasan yang memerlukan perhatian khusus terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan asimetris," kata Frederik Bid, di Samarinda, Selasa.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan yang diharapkan pada 2018 sudah lebih komprehensif.
Salah satu langkah yang perlu diambil untuk melakukan perubahan di perbatasan kata Frederik Bid yakni, melakukan kebijakan asimetris.
"Perlu ada langkah khusus tetapi tidak melanggar aturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang aturan tersebut untuk menguatkan wilayah perbatasan dan antarpemangku kebijakan," jelasnya.
Perencanaan pembangunan tambah dia, menjadi sangat penting, karena tanpa perencanaan yang betul-betul terpadu, maka manfaatnya kurang optimal.
Ia menyampaikan bahwa kondisi perbatasan terutama di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akses infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan masih dalam pengerjaan yang diharapkan dapat berjalan secara terus menerus hingga tuntas.
"Saya berharap dengan semua langkah yang kami tempuh untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat segera terwujud," kata Frederik Bid. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016