Penajam (ANTARA Kaltim) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memerlukan penjelasan dari eksekutif mengenai detail sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan Rp1 triliun dana pinjaman dari pihak ketiga.

Usulan pinjaman dana telah diajukan eksekutif kepada legislatif, namun DPRD sebelum menyatakan setuju memerlukan penjelasan pembangnan infrastruktur apa saja yang akan menggunakan dana tersebut, kata Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Sudirman ketika ditemui di Penajam, Kamis.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan penjelasan terlebih dahulu dari pemerintah daerah, sebelum mempelajari rencana peminjaman dana dari pihak ketiga tersebut.

"Tidak ada masalah meminjam dana dari pihak ketiga. Daerah lain juga ada yang meminjam dana untuk menopang pembangunan daerah," ujar Sudirman.

Alternatif sumber dana untuk menutupi kekurangan biaya pengerjaan proyek itu, lanjutnya, sangat baik, tetapi DPRD akan mempelajari teknis pembiayaan dan pengembalian dari dana pinjaman tersebut.

"Kami belum bisa berbicara terlalu jauh terkait rencana itu. Kami akan mempelajari mekanismenya, untuk membangun apa saja, serta bagaimana kesepakatan, dan besaran bunga pinjaman itu," katanya.

"Pinjaman itu jangan sampai menambah berat beban keuangan daerah pada masa mendatang, karena utang dan bunganya harus dibayar," ucap politikus dari PDI Perjuangan tersebut.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, tambah Sudirman, harus mengetahui dan memastikan proyek mana saja yang layak mendapat pembiayaan, dan pembangunan itu harus tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana mengajukan pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan.

Dana itu diperlukan pemkab sehubungan dengan menyusutnya APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sebab perolehan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat berkurang. (*)

Pewarta: Novi Abdi

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016