Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artaty Barito berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat membangun pusat rehabilitasi dan pembinaan sosial tuna susila.
Permintaan itu disampaikannya menyusul penutupan serentak seluruh lokalisasi di Kaltim per 1 Juni 2016.
Perlunya pusat rehabilitasi tersebut, kata Rita, untuk menampung sejumlah pekerja seks komersial (PSK) untuk mendapatkan pembinaan.
"Sebab jika tidak ditampung dan diberikan pembinaan, dikhawatirkan PSK yang lokalisasinya ditutup tersebut tetap melakukan kegiatan prostitusi," ucapnya.
Seperti diketahui, Rabu (1/6) seluruh lokalisasi prostitusi di Kaltim secara resmi ditutup. Penutupan dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa secara simbolis dan disaksikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim.
Penutupan lokalisasi ini sinergi dengan program Pemprov Kaltim yang mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Permintaan itu disampaikannya menyusul penutupan serentak seluruh lokalisasi di Kaltim per 1 Juni 2016.
Perlunya pusat rehabilitasi tersebut, kata Rita, untuk menampung sejumlah pekerja seks komersial (PSK) untuk mendapatkan pembinaan.
"Sebab jika tidak ditampung dan diberikan pembinaan, dikhawatirkan PSK yang lokalisasinya ditutup tersebut tetap melakukan kegiatan prostitusi," ucapnya.
Seperti diketahui, Rabu (1/6) seluruh lokalisasi prostitusi di Kaltim secara resmi ditutup. Penutupan dilakukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa secara simbolis dan disaksikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak serta Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim.
Penutupan lokalisasi ini sinergi dengan program Pemprov Kaltim yang mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016