Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah Kalimantan Timur meminta pengelolaan dana dekonsentrasi APBN 2016 disinergikan, sehingga dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar di daerah itu.
"Kami berharap kebijakan program serta sistem pengelolaan anggaran khusus melalui dana dekonsentrasi APBN 2016 dapat disinergikan sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim," ujar Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid, pada rapat penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2016 di Samarinda, Kamis.
Rapat yang berlangsung di Hotel Grand Sawit Samarinda itu diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemerintah Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.
Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan Malaysia, sementara Kabupaten Berau memiliki sejumlah pulau terluar.
Frederik berharap melalui pertemuan ini terbangun sinkronisasi penyusunan rencana aksi program kegiatan APBN maupun APBD 2016 dan juga dapat berimplikasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya yang berada di perbatasan.
Pada kesempatan itu, Frederik Bid menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan kawasan perbatasan masih terus menjadi perhatian pemerintah.
Apalagi, dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih cenderung ke arah keamanan dibandingkan pembangunan.
"Salah satu solusi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar adalah melalui program pengelolaan dana dekonsentrasi APBN dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melaksanakan program monitoring dan evaluasi," tuturnya.
"Program itu diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan, baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar," katanya.
Ia menyatakan sudah ada kebijakan yang menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah perbatasan tersebut.
Kebijakan prioritas itu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar wilayah, ketersediaan transportasi dan telekomunikasi, serta kebijakan prioritas lainnya.
"Jadi, dari kebijakan prioritas tersebut, perlu ada strategi pembangunan perbatasan, di antaranya menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi," ujar Frederik Bid.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami berharap kebijakan program serta sistem pengelolaan anggaran khusus melalui dana dekonsentrasi APBN 2016 dapat disinergikan sebagai upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim," ujar Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid, pada rapat penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2016 di Samarinda, Kamis.
Rapat yang berlangsung di Hotel Grand Sawit Samarinda itu diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemerintah Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.
Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan Malaysia, sementara Kabupaten Berau memiliki sejumlah pulau terluar.
Frederik berharap melalui pertemuan ini terbangun sinkronisasi penyusunan rencana aksi program kegiatan APBN maupun APBD 2016 dan juga dapat berimplikasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya yang berada di perbatasan.
Pada kesempatan itu, Frederik Bid menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan kawasan perbatasan masih terus menjadi perhatian pemerintah.
Apalagi, dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih cenderung ke arah keamanan dibandingkan pembangunan.
"Salah satu solusi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar adalah melalui program pengelolaan dana dekonsentrasi APBN dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melaksanakan program monitoring dan evaluasi," tuturnya.
"Program itu diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan, baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar," katanya.
Ia menyatakan sudah ada kebijakan yang menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah perbatasan tersebut.
Kebijakan prioritas itu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar wilayah, ketersediaan transportasi dan telekomunikasi, serta kebijakan prioritas lainnya.
"Jadi, dari kebijakan prioritas tersebut, perlu ada strategi pembangunan perbatasan, di antaranya menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi," ujar Frederik Bid.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016