Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sayid MN Fadli menyatakan pemerintah setempat masih kekurangan tenaga akuntansi, khususnya di lingkup Dinas Pendididkan.
"Pemerintah pusat berupaya mengurang jumlah PNS (pegawai negeri sipil), tapi Pemerintah Kota Balikpapan justru kekurangan tenaga teknis atau kualifikasi tertentu, khususnya tenaga akuntansi," kata Sayid MN Fadli saat dihubungi di Balikpapan, Rabu.
Sayid mengatakan kekurangan itu terjadi sejak dilakukannya pengelolaan anggaran berbasis akrual sehingga pemerintah kota kekurangan tenaga akuntansi, khususnya di lingkungan sekolah.
Secara kuantitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan relatif mencukupi namum masih membutuhkan pegawai dengan kualifikasi tertentu seperti tenaga akuntansi.
Terutama saat ini pengelolaan keuangan tingkatnya lebih detil yakni berbasis akrual dibanding sebelumnya menggunakan sistem kas basis.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Sayid, membutuhkan tenaga terampil di bidang akuntansi, karena di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD belum memilki tenaga akuntansi.
"Mereka (tenaga akuntansi) ahli dan paham mengelola keuangan, pemerintah kota butuh sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu," jelasnya.
Terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan mengurangi jumlah PNS, Sayid mengatakan belum mendapatkan teknis mekanisme rasionalisasi PNS tersebut.
"Sampai saat ini, kami belum menerima teknis pengurangan PNS itu. Artinya masih sebatas kebijakan atau wacana," ucapnya.
Pemerintah Kota Balikpapan, tambah Sayid, mendukung langkah Kementerian PAN-RB terkait program rasionalisasi PNS yang rencananya dimulai pada 2017 hingga 2019 tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pemerintah pusat berupaya mengurang jumlah PNS (pegawai negeri sipil), tapi Pemerintah Kota Balikpapan justru kekurangan tenaga teknis atau kualifikasi tertentu, khususnya tenaga akuntansi," kata Sayid MN Fadli saat dihubungi di Balikpapan, Rabu.
Sayid mengatakan kekurangan itu terjadi sejak dilakukannya pengelolaan anggaran berbasis akrual sehingga pemerintah kota kekurangan tenaga akuntansi, khususnya di lingkungan sekolah.
Secara kuantitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan relatif mencukupi namum masih membutuhkan pegawai dengan kualifikasi tertentu seperti tenaga akuntansi.
Terutama saat ini pengelolaan keuangan tingkatnya lebih detil yakni berbasis akrual dibanding sebelumnya menggunakan sistem kas basis.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Sayid, membutuhkan tenaga terampil di bidang akuntansi, karena di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD belum memilki tenaga akuntansi.
"Mereka (tenaga akuntansi) ahli dan paham mengelola keuangan, pemerintah kota butuh sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu," jelasnya.
Terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan mengurangi jumlah PNS, Sayid mengatakan belum mendapatkan teknis mekanisme rasionalisasi PNS tersebut.
"Sampai saat ini, kami belum menerima teknis pengurangan PNS itu. Artinya masih sebatas kebijakan atau wacana," ucapnya.
Pemerintah Kota Balikpapan, tambah Sayid, mendukung langkah Kementerian PAN-RB terkait program rasionalisasi PNS yang rencananya dimulai pada 2017 hingga 2019 tersebut. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016