Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sensus Ekonomi 2016 di kawasan perbatasan negara baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara akan mendapat perlakuan khusus karena lokasinya jauh, minim infrastruktur, dan sulit dijangkau.
"Sebenarnya metode sensusnya sama, yakni semua petugas pencacah lapangan (PCL) mendatangi tiap rumah warga, namun yang membedakan adalah perlakuan terhadap akses petugas menuju lokasi," kata Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Achmad Zaini di Samarinda, Kamis.
Perlakuan khusus itu adalah petugas yang menuju kawasan perbatasan harus mencarter pesawat maupun sewa speed boat karena jalan darat menuju perbatasan belum ada.
Kalapun infrastruktur jalan sudah ada, tetapi kondisinya masih belum bisa dilalui kendaraan karena sebagian masih jalan perintis.
Misalnya, untuk menuju Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, yang berbatasan darat dengan Malaysia, harus menggunakan pesawat udara dengan penumpang terbatas karena pesawatnya berbadan kecil, sementara jadwal ke lokasi itu tidak setiap hari sehingga pihaknya harus mencarter untuk berangkat dan pulang.
"Mengingat lokasinya yang jauh dan sulit ditempuh, maka BPS melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan maupun dengan pengelola transportasi sungai, yakni dengan cara mencarter. Inilah yang membuat biaya sensus ke perbatasan lebih tinggi ketimbang di daerah perkotaan," katanya.
Bahkan, lanjutnya, di desa-desa tertentu yang tidak terekrut PCL dari daerah setempat karena tidak adanya calon PCL berijazah minimal SMA saat BPS melakukan perekrutan, maka pihaknya harus menyewa penerjemah karena ada beberapa warga terpencil yang tidak bisa berbahasa Indonesia.
Secara keseluruhan, lanjut dia, jumlah petugas lapangan yang melakukan SE 2016 pada 1-31 Mei sebanyak 5.801 orang. Terdiri dari 4.874 petugas di Provinsi Kaltim dan 927 petugas yang mendata di Provinsi Kaltara.
Jumlah usaha yang diestimasikan terdata dalam SE 2016 sebanyak 314.890 usaha baik mikro, kecil, menengah, maupun usaha bersakala besar baik usaha yang tersebar di Kaltim maupun di Kaltara.
"Estimasi usaha yang diperkirakan terdata ini mengalami peningkatan sebanyak 39.530 unit usaha ketimbang SE 2006, karena SE yang dilakukan BPS 10 tahun lalu tercatat sebanyak 275.360 usaha yang tersebar di Kaltim dan Kaltara," kata Zaini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Sebenarnya metode sensusnya sama, yakni semua petugas pencacah lapangan (PCL) mendatangi tiap rumah warga, namun yang membedakan adalah perlakuan terhadap akses petugas menuju lokasi," kata Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Achmad Zaini di Samarinda, Kamis.
Perlakuan khusus itu adalah petugas yang menuju kawasan perbatasan harus mencarter pesawat maupun sewa speed boat karena jalan darat menuju perbatasan belum ada.
Kalapun infrastruktur jalan sudah ada, tetapi kondisinya masih belum bisa dilalui kendaraan karena sebagian masih jalan perintis.
Misalnya, untuk menuju Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, yang berbatasan darat dengan Malaysia, harus menggunakan pesawat udara dengan penumpang terbatas karena pesawatnya berbadan kecil, sementara jadwal ke lokasi itu tidak setiap hari sehingga pihaknya harus mencarter untuk berangkat dan pulang.
"Mengingat lokasinya yang jauh dan sulit ditempuh, maka BPS melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan maupun dengan pengelola transportasi sungai, yakni dengan cara mencarter. Inilah yang membuat biaya sensus ke perbatasan lebih tinggi ketimbang di daerah perkotaan," katanya.
Bahkan, lanjutnya, di desa-desa tertentu yang tidak terekrut PCL dari daerah setempat karena tidak adanya calon PCL berijazah minimal SMA saat BPS melakukan perekrutan, maka pihaknya harus menyewa penerjemah karena ada beberapa warga terpencil yang tidak bisa berbahasa Indonesia.
Secara keseluruhan, lanjut dia, jumlah petugas lapangan yang melakukan SE 2016 pada 1-31 Mei sebanyak 5.801 orang. Terdiri dari 4.874 petugas di Provinsi Kaltim dan 927 petugas yang mendata di Provinsi Kaltara.
Jumlah usaha yang diestimasikan terdata dalam SE 2016 sebanyak 314.890 usaha baik mikro, kecil, menengah, maupun usaha bersakala besar baik usaha yang tersebar di Kaltim maupun di Kaltara.
"Estimasi usaha yang diperkirakan terdata ini mengalami peningkatan sebanyak 39.530 unit usaha ketimbang SE 2006, karena SE yang dilakukan BPS 10 tahun lalu tercatat sebanyak 275.360 usaha yang tersebar di Kaltim dan Kaltara," kata Zaini. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016