Samarinda (ANTARA Kaltim) - Mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kaltim tentu memiliki kewajiban memenuhi tiga fungsi dewan dengan baik. Dituntut maksimal dalam fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan, membuat Josef Ketua Komisi I DPRD Kaltim bersama anggotanya mengupayakan cara agar semua fungsi kedewanan yang dijalankan bersama Sekretariat DPRD Kaltim dapat berjalan dengan baik.
"Semua program kerja memang perlu dirancang dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Fokus ini yang ingin kami optimalkan, bagaimana agar rencana kerja yang berkaitan dengan program pembangunan dapat dicapai sesuai target," kata Josef usai mengikuti pertemuan Komisi I dengan DPRD Jawa Barat pekan lalu.
Di dalam lembaga pun kegiatan dewan terbagi atas beberapa bidang maupun alat kelengkapan untuk memenuhi tanggung jawab. Salah satunya bidang hukum yaitu fungsi legislasi. Hal itu menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Kaltim saat berkunjung ke DPRD Jawa Barat,beberapa waktu lalu.
"Ini terkait peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab anggota dewan. Kami berharap kinerja di bidang ini jangan sampai berpengaruh. Sehingga diperlukan cara menyiasati agar proses kerja tidak terganggu akibat kekurangan anggaran," kata Josef.
Ditambahkan Josef, fungsi legislasi tersebut seperti pembahasan rancangan peraturan daerah. DPRD Kaltim terancam tak dapat mengoptimalkan fungsi ini jika terkendala anggaran. Kendala anggaran memang sedang menjadi topik hangat yang dihadapi Pemprov Kaltim di 2017 mendatang sehingga menyebabkan proses pembahasan raperda sesuai aturan seperti melaksanakan uji publik ditiadakan apabila tahun depan tak ada anggarannya.
"Jika ditiadakan tentu berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kaltim, sementara banyak perda dan raperda yang sudah mengantre daftar tunggu untuk dibahas dan dituntaskan," ungkap Josef cemas.
Saat pertemuan Josef hadir memimpin rombongan yang diikuti sejumlah Anggota Komisi I di antaranya Rusianto, Zainal Haq, Sandra Puspa Dewi, Ashar Baharuddin, Syarifah Fatimah Alaydrus, Syarifah Masitah Assegaf, Andarias P Sirenden, Yakub Manika dan Safuad serta Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi.
Ketua DPRD Jabar Inne Purwadewi Sundari yang menerima rombongan saat itu menanggapi bahwa kuncinya adalah pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sejak satu tahun sebelumnya. Rancangan renja pun dikatakan dibahas bersama-sama dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Jabar.
Sehingga memang menjadi kesepakatan bersama dan menjadi rencana pembangunan bagi daerah tentunya. Diperlukan pula jalinan Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk menjalankan agenda pembangunan sesuai Renja yang telah dibuat.
"Ini pun dikomunikasikan dengan gubernur. Dan dalam komunikasi yang dilakukan akan dicarikan solusinya jika terjadi kendala-kendala agar kegiatan prioritas tetap berjalan. Apalagi Jawa Barat sedang menyiapkan anggaran yang juga tak sedikit untuk persiapan PON akhir tahun nanti," kata Inne didampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe, Anggota DPRD Jabar Sadar Muslihat dan Herlas Juniar serta Sekretaris DPRD Jabar Ida Hernida. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Semua program kerja memang perlu dirancang dengan baik, dipersiapkan dengan matang. Fokus ini yang ingin kami optimalkan, bagaimana agar rencana kerja yang berkaitan dengan program pembangunan dapat dicapai sesuai target," kata Josef usai mengikuti pertemuan Komisi I dengan DPRD Jawa Barat pekan lalu.
Di dalam lembaga pun kegiatan dewan terbagi atas beberapa bidang maupun alat kelengkapan untuk memenuhi tanggung jawab. Salah satunya bidang hukum yaitu fungsi legislasi. Hal itu menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Kaltim saat berkunjung ke DPRD Jawa Barat,beberapa waktu lalu.
"Ini terkait peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab anggota dewan. Kami berharap kinerja di bidang ini jangan sampai berpengaruh. Sehingga diperlukan cara menyiasati agar proses kerja tidak terganggu akibat kekurangan anggaran," kata Josef.
Ditambahkan Josef, fungsi legislasi tersebut seperti pembahasan rancangan peraturan daerah. DPRD Kaltim terancam tak dapat mengoptimalkan fungsi ini jika terkendala anggaran. Kendala anggaran memang sedang menjadi topik hangat yang dihadapi Pemprov Kaltim di 2017 mendatang sehingga menyebabkan proses pembahasan raperda sesuai aturan seperti melaksanakan uji publik ditiadakan apabila tahun depan tak ada anggarannya.
"Jika ditiadakan tentu berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kaltim, sementara banyak perda dan raperda yang sudah mengantre daftar tunggu untuk dibahas dan dituntaskan," ungkap Josef cemas.
Saat pertemuan Josef hadir memimpin rombongan yang diikuti sejumlah Anggota Komisi I di antaranya Rusianto, Zainal Haq, Sandra Puspa Dewi, Ashar Baharuddin, Syarifah Fatimah Alaydrus, Syarifah Masitah Assegaf, Andarias P Sirenden, Yakub Manika dan Safuad serta Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi.
Ketua DPRD Jabar Inne Purwadewi Sundari yang menerima rombongan saat itu menanggapi bahwa kuncinya adalah pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sejak satu tahun sebelumnya. Rancangan renja pun dikatakan dibahas bersama-sama dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Jabar.
Sehingga memang menjadi kesepakatan bersama dan menjadi rencana pembangunan bagi daerah tentunya. Diperlukan pula jalinan Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk menjalankan agenda pembangunan sesuai Renja yang telah dibuat.
"Ini pun dikomunikasikan dengan gubernur. Dan dalam komunikasi yang dilakukan akan dicarikan solusinya jika terjadi kendala-kendala agar kegiatan prioritas tetap berjalan. Apalagi Jawa Barat sedang menyiapkan anggaran yang juga tak sedikit untuk persiapan PON akhir tahun nanti," kata Inne didampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe, Anggota DPRD Jabar Sadar Muslihat dan Herlas Juniar serta Sekretaris DPRD Jabar Ida Hernida. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016