Sangata (ANTARANews-Kaltim) - Pemkab Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur berjanji akan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung sektor kesehatan, khususnya program kesehatan ibu dan anak.
"Mengapa para tokoh perlu dilibatkan dalam mendukung program ini. Pasalnya, suara mereka (tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama) lebih didengar oleh masyarakat tradisional, misalnya mengajak warga untuk pergi ke Posyandu (pos pelayanan terpadu)," kata Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Idrus Yunus di Sangata, Jumat.
Hal itu diungkapkannya pada Temu Kader Kesehatan Ibu dan Anak Se-Kutim di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangata.
Idrus mengingatkan agar pihak Dinas Kesehatan (Diskes) setempat yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut harus mampu merangkul dan melibatkan para pemuka pada pergaulan sosial itu dalam berbagai program kesehatan.
Data dari Diskes Kutai Timur menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir, angka kematian ibu dan anak mencapai 200 orang. Hal itu termasuk tinggi mengingat jumlah penduduk Kutim hanya sekitar 1800.000 jiwa.
Tingkat kesehatan ibu dan anak, imbuh dia sangat strategis karena menjadi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Jika angka kematian ibu atau angka kematian bayi tinggi, maka program pemerintah bidang kesehatan dinilai belum berhasil. Sebaliknya, apabila berhasil menekan angka kematian ibu dan bayinya maka pemerintah sukses menjalankan program kesehatan masyarakat," katanya menegaskan.
Selain itu, ia mengingatkan agar semua pihak mendukung program kesehatan masyarakat karena menjadi hak asasi manusia (HAM) sesuai amanat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat C dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
"Mencapai hal itu perlu berbagai cara, misalnya Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang paling berwenang dalam melakukan pembinaan kepada petugas serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup," papar dia.
Program kesehatan masyarakat, katanya hanya bisa tercapai jika dilakukan secara komprehensif serta terintegritas dengan menggandeng berbagai pihak yang terkait.
"Libatkan semua pihak yang terkait, misalnya camat, pengurus BPD (badan perwakila desa) serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat," katanya mengingatkan.
Pertemuan kader se-Kutim dihadiri juga Kepala Diskes Kutim Marten Luther, Sekretaris Diskes Nurhadist, dan sejumlah pegawai di lingkup internal Diskes Kutim
Pada pertemuan itu, melibatkan dua orang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yakni drg. Rohman dan bidan berpengalaman, Siti Sugiarti.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010
"Mengapa para tokoh perlu dilibatkan dalam mendukung program ini. Pasalnya, suara mereka (tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama) lebih didengar oleh masyarakat tradisional, misalnya mengajak warga untuk pergi ke Posyandu (pos pelayanan terpadu)," kata Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Idrus Yunus di Sangata, Jumat.
Hal itu diungkapkannya pada Temu Kader Kesehatan Ibu dan Anak Se-Kutim di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangata.
Idrus mengingatkan agar pihak Dinas Kesehatan (Diskes) setempat yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut harus mampu merangkul dan melibatkan para pemuka pada pergaulan sosial itu dalam berbagai program kesehatan.
Data dari Diskes Kutai Timur menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir, angka kematian ibu dan anak mencapai 200 orang. Hal itu termasuk tinggi mengingat jumlah penduduk Kutim hanya sekitar 1800.000 jiwa.
Tingkat kesehatan ibu dan anak, imbuh dia sangat strategis karena menjadi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Jika angka kematian ibu atau angka kematian bayi tinggi, maka program pemerintah bidang kesehatan dinilai belum berhasil. Sebaliknya, apabila berhasil menekan angka kematian ibu dan bayinya maka pemerintah sukses menjalankan program kesehatan masyarakat," katanya menegaskan.
Selain itu, ia mengingatkan agar semua pihak mendukung program kesehatan masyarakat karena menjadi hak asasi manusia (HAM) sesuai amanat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat C dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
"Mencapai hal itu perlu berbagai cara, misalnya Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang paling berwenang dalam melakukan pembinaan kepada petugas serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup," papar dia.
Program kesehatan masyarakat, katanya hanya bisa tercapai jika dilakukan secara komprehensif serta terintegritas dengan menggandeng berbagai pihak yang terkait.
"Libatkan semua pihak yang terkait, misalnya camat, pengurus BPD (badan perwakila desa) serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat," katanya mengingatkan.
Pertemuan kader se-Kutim dihadiri juga Kepala Diskes Kutim Marten Luther, Sekretaris Diskes Nurhadist, dan sejumlah pegawai di lingkup internal Diskes Kutim
Pada pertemuan itu, melibatkan dua orang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yakni drg. Rohman dan bidan berpengalaman, Siti Sugiarti.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010