Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengumpulkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2015.
"Beberapa tahun terakhir, peringkat LPPD Kutai Kartanegara selalu bagus. Sehingga, saya ingin agar LPPD 2015 yang disampaikan tahun ini juga bagus," ujar Edi saat memimpin rapat LPPD, di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kutai Kartanegara, Jumat.
Edi Damansyah mengapresiasi SKPD yang telah menyusun LPPD dengan baik.
Namun menurutnya, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dan lebih dicermati khususnya dalam hal urusan wajib di suatu SKPD.
Selain itu, ia juga mengintsruksikan kepala SKPD untuk melihat kembali data LPPD yang telah dilaporkan, apakah sudah benar-benar valid atau ada indikator yang masih bisa ditingkatkan kualitasnya.
"Secara umum, LPPD Kutai Kartanegara sudah bagus, namum masih perlu diteliti kembali agar data benar-benar valid," ujarnya.
Selanjutnya, Edi Damansyah mengingatkan kepada Kepala SKPD untuk membedah data LPPD masing-masing, guna meningkatkan validitas data.
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat.
Laporan tersebut mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan.
Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Beberapa tahun terakhir, peringkat LPPD Kutai Kartanegara selalu bagus. Sehingga, saya ingin agar LPPD 2015 yang disampaikan tahun ini juga bagus," ujar Edi saat memimpin rapat LPPD, di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kutai Kartanegara, Jumat.
Edi Damansyah mengapresiasi SKPD yang telah menyusun LPPD dengan baik.
Namun menurutnya, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dan lebih dicermati khususnya dalam hal urusan wajib di suatu SKPD.
Selain itu, ia juga mengintsruksikan kepala SKPD untuk melihat kembali data LPPD yang telah dilaporkan, apakah sudah benar-benar valid atau ada indikator yang masih bisa ditingkatkan kualitasnya.
"Secara umum, LPPD Kutai Kartanegara sudah bagus, namum masih perlu diteliti kembali agar data benar-benar valid," ujarnya.
Selanjutnya, Edi Damansyah mengingatkan kepada Kepala SKPD untuk membedah data LPPD masing-masing, guna meningkatkan validitas data.
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat.
Laporan tersebut mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan.
Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016