Samarinda (ANTARA News-Kaltim)- Pemerintah Kabupten Bulungan, Kalimantan Timur hingga kini masih kekurangan tenaga penyuluh untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB), yakni hanya terdapat 21 tenaga penyuluh KB, padahal idealnya satu kelurahan/desa ada satu penyuluh.
Sekretaris Badan Koordinasi Keluraga Berencana dan Keluarga (BKKB-KS) Bulungan, M Ishak Satui di Tanjung Selor, Kamis menjelaskan bahwa dengan berbagai keterbatasan itu namun pihaknya terus berkerja keras sehingga Kabupaten Bulungan meraih sejumlah keberhasilan.
Keberhasilan itu di antaranya pada 2008 mendapat juara II tingkat provinsi lomba Kader Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD). Kemudian Bupati Budiman Arifin menerima penghargaan Manggala Karya Kencana.
Pada 2009 kembali bupati menerima Satya Lencana Wirakarya, yakni penghargaan tertingi bidang KB. Selanjutnya PKK Bulungan menerima penghargaan Manggala Karya Kencana, dan pada 2010 berhasil meraih juaran II lomba keluarga harmonis.
"Di Kabupaten Bulungan terdapat 81 desa dengan kondisi topografi berbukit, sementara jumlah desa menyebar di wilyah Bulungan yang sangat luas sehingga sulit dijangkau," katanya mengungkapan tentang hambatan program KB di Bulungan.
Padahal idealnya, lanjut Ishak, setiap dua desa harus terdapat dua orang tenaga penyuluh KB sehingga program KB berjalan sesuai harapan. Dari 81 desa yang ada, berarti Bulungan masih memerlukan banyak tenaga penyuluh.
Meskipun Pemkab Bulungan memiliki komitmen merekrut tenaga lapangan KB setiap tahun sebanyak lima orang, namun hal itu membutuhkan waktu cukup lama guna mencapai jumlah ideal.
Kendala lain adalah masalah tenaga lapangan yang direkrut merasa tidak betah bekerja di desa, hal itu dapat dilihat dari hasil kinerja mereka yang tidak maksimal sehingga tidak sesuai dengan harapan.
Terkait dengan itu, ke depan pihaknya akan merubah pola, yakni sebelum dilakukan perekrutan calon tenaga lapangan, mereka harus mengetahui tugas dan penempatannya, bahkan diprioritaskan dari warga setempat sehingga kinerjanya maksimal.
Kendala lain yang dihadapi, meski pihaknya telah menyusun program prioritas, namun kenyataannya setelah usulan diajukan, berbagai usulan prioritas itu tidak satupun yang disetujui alias dicoret oleh Bappeda setempat.
"Seharusnya instansi terkait sebelum melakukan pencoretan, terlebih dulu konsultasi kepada SKPD terkait. Namun selama ini tak pernah dilakukan konfirmasi sehingga program prioritas yang menyentuh masyarakat tidak jalan," ucap Ishak.
Meski demikian, katanya, pihaknya tetap bekerja keras dalam usaha mendukung pemerintah menyukseskan program KB. Hal itu terbukti dengan terus meningkatnya jumlah peserta KB yang tercatat hingga April 2010.
Peserta KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) telah mengalami peningkatan sehingga menjadi 20.131, kemudian jumlah peserta aktif kini meningkat menjadi 13.413 orang, atau total sebanyak 66,63 persen.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010