Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengoptimalan pendapatan parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kaltim harusnya dapat dimaksimalkan dengan mengelola beberapa lahan parkir liar menjadi parkir resmi.
Terlebih saat ini angka pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat semakin terus bertambah, apalagi dengan tidak sebandingnya kondisi jalan yang tidak memadai membuat semakin banyaknya lahan parkir liar yang meluas hingga ke bahu jalan.
Anggota DPRD Kaltim Martinus mengatakan, meningkatnya jumlah kendaraan saat ini harusnya diimbangi dengan konsep tata kota yang teratur, dengan ketersedian lahan parkir yang memadai. Tentunya pemerintah dapat maksimal dalam menarik PAD melalui sektor parkir.
“Kita akui bersama bahwa parkir merupakan sektor alternatif daerah dalam hal PAD, namun pemerintah harus maksimal dalam pengelolaannya, termasuk permasalahan lahan parkir yang memadai agar tidak ada lagi parkir liar yang meluas hingga ke bahu jalan,†katanya.
Selain itu ia juga mengatakan, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian di setiap daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
Dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber PAD, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
“Selama ini kan kita melihat bahwa parkir yang ada bersifat tidak resmi, retribusi yang kita keluarkan untuk biaya parkir hanya masuk di kantong pribadi oknumnya. Inilah yang harus dibenahi pemerintah, baik dari penataannya maupun kejelasan dari pihak pengelola parkir tersebut, apakah resmi atau tidak,†ucapnya.
Politikus PDI-P itu juga menambahkan bahwa di daerah berkembang ataupun negara maju sangat konsisten sekali dalam menangani permasalahan parkir, bahkan pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya oleh pihak ketiga agar penangannya menjadi profesional.
“Kita jangan malu untuk mengadopsi konsep penataan parkir dari daerah lain ataupun negara maju sekalipun seperti Singapura jika tujuannya untuk lebih baik lagi saya yakin seluruh pihak pasti akan mendukung,†katanya.
Anggota Komisi II tersebut pun berharap agar pemerintah di setiap kabupaten/kota di Kaltim dapat mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya parkir liar. Karena sebagian besar permasalahan kemacetan dijalan raya ditimbulkan akibat ketidaksadaran masyarakat memarkir kendaraannya dengan baik.
“Banyaknya kendaraan saja sudah cukup memberikan dampak serius, yaitu macet yang luar biasa, apalagi ditambah parkir liar. Selain peran serta pemerintah, peran masyarkat jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika masyarakat sudah mau berpartisipasi, sebaiknya reaksi pemerintah harusnya lebih aktif,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Terlebih saat ini angka pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat semakin terus bertambah, apalagi dengan tidak sebandingnya kondisi jalan yang tidak memadai membuat semakin banyaknya lahan parkir liar yang meluas hingga ke bahu jalan.
Anggota DPRD Kaltim Martinus mengatakan, meningkatnya jumlah kendaraan saat ini harusnya diimbangi dengan konsep tata kota yang teratur, dengan ketersedian lahan parkir yang memadai. Tentunya pemerintah dapat maksimal dalam menarik PAD melalui sektor parkir.
“Kita akui bersama bahwa parkir merupakan sektor alternatif daerah dalam hal PAD, namun pemerintah harus maksimal dalam pengelolaannya, termasuk permasalahan lahan parkir yang memadai agar tidak ada lagi parkir liar yang meluas hingga ke bahu jalan,†katanya.
Selain itu ia juga mengatakan, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian di setiap daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
Dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber PAD, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
“Selama ini kan kita melihat bahwa parkir yang ada bersifat tidak resmi, retribusi yang kita keluarkan untuk biaya parkir hanya masuk di kantong pribadi oknumnya. Inilah yang harus dibenahi pemerintah, baik dari penataannya maupun kejelasan dari pihak pengelola parkir tersebut, apakah resmi atau tidak,†ucapnya.
Politikus PDI-P itu juga menambahkan bahwa di daerah berkembang ataupun negara maju sangat konsisten sekali dalam menangani permasalahan parkir, bahkan pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya oleh pihak ketiga agar penangannya menjadi profesional.
“Kita jangan malu untuk mengadopsi konsep penataan parkir dari daerah lain ataupun negara maju sekalipun seperti Singapura jika tujuannya untuk lebih baik lagi saya yakin seluruh pihak pasti akan mendukung,†katanya.
Anggota Komisi II tersebut pun berharap agar pemerintah di setiap kabupaten/kota di Kaltim dapat mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya parkir liar. Karena sebagian besar permasalahan kemacetan dijalan raya ditimbulkan akibat ketidaksadaran masyarakat memarkir kendaraannya dengan baik.
“Banyaknya kendaraan saja sudah cukup memberikan dampak serius, yaitu macet yang luar biasa, apalagi ditambah parkir liar. Selain peran serta pemerintah, peran masyarkat jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika masyarakat sudah mau berpartisipasi, sebaiknya reaksi pemerintah harusnya lebih aktif,†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016