Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu mengritik keberangkatan Gubernur Awang Faroek Ishak ke Prancis sejak akhir November hingga 11 Desember 2015 dalam rangka memberikan presentasi di Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Perubahan Iklim.
"Apalagi yang mau disampaikan gubernur, kita bisa lihat sendiri faktanya Kaltim sudah hancur-hancuran, alamnya sudah rusak, apa yang mau dipresentasikan? Sementara dampak dari kerusakan ini sudah luar biasa dan pergi ke sana (Prancis) hanya menghabiskan uang APBD yang hampir Rp1 miliar," kata Baharuddin Demmu di Samarinda, Minggu.
Ia menilai tidak ada hal menarik yang perlu dipresentasikan oleh Gubernur Kaltim kepada dunia internasional, utamanya menyangkut alam dan lingkungan.
Namun, lanjut Demmu, jika dikatakan kepercayaan internasional diberikan pada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak karena komitmen mengantisipasi pemanasan global, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi Kaltim saat ini.
"Kalau mau bicara soal lingkungan, lihat sungai di Kaltim. Sungai Santan misalnya, yang berubah warna setiap hari tetapi tidak ada tindakan apa-apa dari gubernur. Sungai Segah juga sama dan Sungai Marangkayu juga ikan-ikannya mati. Jadi, banyak persoalan lingkungan yang memberi banyak dampak tapi tidak ditangani oleh gubernur," papar politikus yang peduli lingkungan ini.
Ia menambahkan, "Belum lagi persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang menambah luas areal tambang menjadi 8 juta hektare dari total sebelumnya 5,9 juta hektar."
Oleh karena itu, Demmu menilai banyak kerja-kerja gubernur Kaltim yang sebenarnya perlu dipertanyakan.
"Seperti pencanangan kereta api, lewat mana? Jangan sampai lewat hutan lindung, karena dalam RTRW Kaltim masih belum jelas. Jadi, buat apa gubernur ke Prancis kalau Buang-buang uang saja. Padahal di sini berapa ratus lubang tambang yang tak ditutup. Kan ini salah satu penyebab pemanasan global," jelasnya.
Walaupun kehadirannya di Prancis bersama Presiden Jokowi, Demmu khawatir Awang Faroek tidak bicara apa adanya di KTT tersebut.
"Harus apa adanya. Bagaimana parahnya kerusakan alam di Kaltim, sehingga kalau masih terdapat hutan produksi jangan lagi diberi izin untuk dikeruk. Pergub Moratorium tambang terbit, tapi nyatanya masih ingin ada tambang batu bara. Yang namanya peduli lingkungan seharusnya tidak ada lagi izin baru penambangan," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Apalagi yang mau disampaikan gubernur, kita bisa lihat sendiri faktanya Kaltim sudah hancur-hancuran, alamnya sudah rusak, apa yang mau dipresentasikan? Sementara dampak dari kerusakan ini sudah luar biasa dan pergi ke sana (Prancis) hanya menghabiskan uang APBD yang hampir Rp1 miliar," kata Baharuddin Demmu di Samarinda, Minggu.
Ia menilai tidak ada hal menarik yang perlu dipresentasikan oleh Gubernur Kaltim kepada dunia internasional, utamanya menyangkut alam dan lingkungan.
Namun, lanjut Demmu, jika dikatakan kepercayaan internasional diberikan pada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak karena komitmen mengantisipasi pemanasan global, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi Kaltim saat ini.
"Kalau mau bicara soal lingkungan, lihat sungai di Kaltim. Sungai Santan misalnya, yang berubah warna setiap hari tetapi tidak ada tindakan apa-apa dari gubernur. Sungai Segah juga sama dan Sungai Marangkayu juga ikan-ikannya mati. Jadi, banyak persoalan lingkungan yang memberi banyak dampak tapi tidak ditangani oleh gubernur," papar politikus yang peduli lingkungan ini.
Ia menambahkan, "Belum lagi persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang menambah luas areal tambang menjadi 8 juta hektare dari total sebelumnya 5,9 juta hektar."
Oleh karena itu, Demmu menilai banyak kerja-kerja gubernur Kaltim yang sebenarnya perlu dipertanyakan.
"Seperti pencanangan kereta api, lewat mana? Jangan sampai lewat hutan lindung, karena dalam RTRW Kaltim masih belum jelas. Jadi, buat apa gubernur ke Prancis kalau Buang-buang uang saja. Padahal di sini berapa ratus lubang tambang yang tak ditutup. Kan ini salah satu penyebab pemanasan global," jelasnya.
Walaupun kehadirannya di Prancis bersama Presiden Jokowi, Demmu khawatir Awang Faroek tidak bicara apa adanya di KTT tersebut.
"Harus apa adanya. Bagaimana parahnya kerusakan alam di Kaltim, sehingga kalau masih terdapat hutan produksi jangan lagi diberi izin untuk dikeruk. Pergub Moratorium tambang terbit, tapi nyatanya masih ingin ada tambang batu bara. Yang namanya peduli lingkungan seharusnya tidak ada lagi izin baru penambangan," tegasnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015