Balikpapan (ANTARA Kaltim), - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengantisipasi terjadinya eksodus warga dari Tawau, Malaysia, menuju Nunukan, Kalimantan Utara, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.
Kami sudah melakukan pemetaan kerawanan itu dan berkoordinasi dengan Konsulat Indonesia di Tawau, gubernur dan KPU setempat," kata Kepala Biro Operasi Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Dedy Setiadi di Balikpapan, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa Polda Kaltim sebelum tanggal 9 Desember 2015 mengupayakan agar jangan ada pelepasan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Tawau masuk ke Indonesia melalui Nunukan.
"Pelarangan pemulangan TKI mulai saat ini dilakukan secara berangsur dan secara administrasi tertutup," tambah Dedy.
Diperkirakan jumlah warga Indonesia yang eksodus dari Tawau menuju Nunukan sekitar 10 ribu orang.
Apalagi, lanjut Dedy, Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang rawan konflik, karena pernah ada sejarah kericuhan yang mengarah pada isu SARA.
Ada empat daerah di Provinsi Kaltara yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember, yakni Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tanah Tidung, serta ditambah pemilihan gubernur Kaltara.
"Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) Sabhara Polda Kaltim sudah ditempatkan di Kabupaten Bulungan," kata Dedy. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kami sudah melakukan pemetaan kerawanan itu dan berkoordinasi dengan Konsulat Indonesia di Tawau, gubernur dan KPU setempat," kata Kepala Biro Operasi Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Dedy Setiadi di Balikpapan, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa Polda Kaltim sebelum tanggal 9 Desember 2015 mengupayakan agar jangan ada pelepasan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Tawau masuk ke Indonesia melalui Nunukan.
"Pelarangan pemulangan TKI mulai saat ini dilakukan secara berangsur dan secara administrasi tertutup," tambah Dedy.
Diperkirakan jumlah warga Indonesia yang eksodus dari Tawau menuju Nunukan sekitar 10 ribu orang.
Apalagi, lanjut Dedy, Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang rawan konflik, karena pernah ada sejarah kericuhan yang mengarah pada isu SARA.
Ada empat daerah di Provinsi Kaltara yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember, yakni Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tanah Tidung, serta ditambah pemilihan gubernur Kaltara.
"Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) Sabhara Polda Kaltim sudah ditempatkan di Kabupaten Bulungan," kata Dedy. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015