Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, akan mulai menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2016.
"Jadi, mulai 1 Januari 2016 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak lagi digunakan dan beralih ke BPJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dr Koentijo, saat Sosialisasi Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS, Selasa di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa.
Pada pelaksanaan BPJS kata Koentijo, pemerintah tidak lagi menanggung biaya kesehatan secara menyeluruh seperti pada Jamkesda, namun hanya warga yang tidak mampu atau miskin yang ditanggung.
"Diharapkan peran Camat terutama Kepala Desa dalam menentukan siapa warganya yang berhak ditanggung pemerintah," katanya.
Berdasarkan Permenkes 28 tahun 2014 disebutkan, sumber pendanaan dalam penyelenggaraan JKN berasal dari iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI/masyarakat miskin yang dijamin pemerintah) dan bukan PBI.
"Hal tersebut berarti dalam pelaksanaannya BPJS memungut iuran dari pesertanya, khususnya yang bukan PBI atau orang yang mampu," ujarnya.
Keuntungan bila berintegrasi ke JKN/BPJS menurut Koentijo diantaranya, kepesertaan dan sistem rujukan berlaku secara nasional, bebas berobat di seluruh Indonesia, kemudian tidak ada batasan layanan, jaringan pemberi pelayanan kesehatan makin luas, serta biaya kesehatan dapat dikendalikan.
"Kami mengimbau masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara agar segera mendaftar JK," ujarnya.
Pendaftaran lanjut dia, dapat secara lembaga atau kelompok maupun perorangan, dengan menghubungi BPJS setempat atau melalui website BPJS.
Sementara, Penjabat Bupati Kutai Kartanegara H Chairil Anwar, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap semua peraturan yang terkait teknis pelaksanaan BPJS dapat diketahui secara baik dan jelas oleh semua penyelenggara kesehatan, termasuk peserta jaminan.
Pemkab Kutai Kartanegara kata Chairil Anwar berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan guna mensukseskan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
"Kepada peserta, saya harap dapat menyimak materi dengan baik dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya, agar perubahan mekanisme pembiayaan kesehatan ini dapat dipahami secara luas," ujar Chairil Anwar.
Sementara, kepada provider pelayanan kesehatan, Chairil berpesan agar terus mengutamakan peningkatan mutu dalam setiap aktivitas pelayanan kesehatan.
Sosialisasi Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS tersebut diikuti oleh Kepala SKPD, Camat dan Lurah/Kepala Desa se-Kutai Kartanegara, para direktur rumah sakit serta para Kepala Puskesmas yang ada di daerah itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Jadi, mulai 1 Januari 2016 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak lagi digunakan dan beralih ke BPJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dr Koentijo, saat Sosialisasi Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS, Selasa di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa.
Pada pelaksanaan BPJS kata Koentijo, pemerintah tidak lagi menanggung biaya kesehatan secara menyeluruh seperti pada Jamkesda, namun hanya warga yang tidak mampu atau miskin yang ditanggung.
"Diharapkan peran Camat terutama Kepala Desa dalam menentukan siapa warganya yang berhak ditanggung pemerintah," katanya.
Berdasarkan Permenkes 28 tahun 2014 disebutkan, sumber pendanaan dalam penyelenggaraan JKN berasal dari iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI/masyarakat miskin yang dijamin pemerintah) dan bukan PBI.
"Hal tersebut berarti dalam pelaksanaannya BPJS memungut iuran dari pesertanya, khususnya yang bukan PBI atau orang yang mampu," ujarnya.
Keuntungan bila berintegrasi ke JKN/BPJS menurut Koentijo diantaranya, kepesertaan dan sistem rujukan berlaku secara nasional, bebas berobat di seluruh Indonesia, kemudian tidak ada batasan layanan, jaringan pemberi pelayanan kesehatan makin luas, serta biaya kesehatan dapat dikendalikan.
"Kami mengimbau masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara agar segera mendaftar JK," ujarnya.
Pendaftaran lanjut dia, dapat secara lembaga atau kelompok maupun perorangan, dengan menghubungi BPJS setempat atau melalui website BPJS.
Sementara, Penjabat Bupati Kutai Kartanegara H Chairil Anwar, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap semua peraturan yang terkait teknis pelaksanaan BPJS dapat diketahui secara baik dan jelas oleh semua penyelenggara kesehatan, termasuk peserta jaminan.
Pemkab Kutai Kartanegara kata Chairil Anwar berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan guna mensukseskan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
"Kepada peserta, saya harap dapat menyimak materi dengan baik dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya, agar perubahan mekanisme pembiayaan kesehatan ini dapat dipahami secara luas," ujar Chairil Anwar.
Sementara, kepada provider pelayanan kesehatan, Chairil berpesan agar terus mengutamakan peningkatan mutu dalam setiap aktivitas pelayanan kesehatan.
Sosialisasi Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS tersebut diikuti oleh Kepala SKPD, Camat dan Lurah/Kepala Desa se-Kutai Kartanegara, para direktur rumah sakit serta para Kepala Puskesmas yang ada di daerah itu. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015