Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma dalam penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2015 mengemukakan penurunan pendapatan yang semula diproyeksikan Rp1,7 triliun menjadi Rp1,6 triliun, dipengaruhi turunnya harga gas nasional.
Selain Wali Kota Adi Darma, Sidang Paripurna DPRD Kota Bontang masa sidang ke-15, Selasa (17/11), juga dihadiri Wakil Wali Kota Isro Umarghani, Sekkota Syirajudin, Ketua DPRD Kaharuddin Jafar dan anggotanya, jajaran SKPD dan FKPD.
"Target penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 menurun menjadi Rp1,6 triliun, karena adanya penurunan target penerimaan dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp1,380 triliun menjadi Rp1,240 triliun. Perubahan tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Wali kota mengungkapkan bahwa penerimaan pendapatan daerah terbesar Kota Bontang berasal dari dana perimbangan pusat, sehingga turunnya harga gas, sementara produksi belum maksimal, menjadi pemicu turunnya pendapatan negara.
"Program yang tidak bisa berjalan tahun ini dikurangi, jadi penurunan tersebut disesuaikan dengan program yang belum bisa dijalankan," ujarnya.
Ketua DPRD Bontang Kaharudin Jaffar mengatakan lembaganya akan menggelar rapat pemandangan umum melalui fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapan Raperda APBD-P 2015.
"Sesuai dengan pasal 143 ayat 5 Peraturan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, raperda ini akan diserahkan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan pemandangan umum. Hal ini akan disampaikan dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang yang dijadwalkan 18 November 2015," ujarnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Selain Wali Kota Adi Darma, Sidang Paripurna DPRD Kota Bontang masa sidang ke-15, Selasa (17/11), juga dihadiri Wakil Wali Kota Isro Umarghani, Sekkota Syirajudin, Ketua DPRD Kaharuddin Jafar dan anggotanya, jajaran SKPD dan FKPD.
"Target penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 menurun menjadi Rp1,6 triliun, karena adanya penurunan target penerimaan dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp1,380 triliun menjadi Rp1,240 triliun. Perubahan tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Wali kota mengungkapkan bahwa penerimaan pendapatan daerah terbesar Kota Bontang berasal dari dana perimbangan pusat, sehingga turunnya harga gas, sementara produksi belum maksimal, menjadi pemicu turunnya pendapatan negara.
"Program yang tidak bisa berjalan tahun ini dikurangi, jadi penurunan tersebut disesuaikan dengan program yang belum bisa dijalankan," ujarnya.
Ketua DPRD Bontang Kaharudin Jaffar mengatakan lembaganya akan menggelar rapat pemandangan umum melalui fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapan Raperda APBD-P 2015.
"Sesuai dengan pasal 143 ayat 5 Peraturan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, raperda ini akan diserahkan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan pemandangan umum. Hal ini akan disampaikan dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang yang dijadwalkan 18 November 2015," ujarnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015