Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma menjelaskan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa belanja daerah adalah hal yang wajar bahkan bisa berakibat fatal ketimbang mengambil pinjaman ke bank.
Saat ditemui di Bontang, Selasa (10/11), Adi Darma mengemukakan bahwa silpa bukan momok menakutkan yang diperkirakan warga, sehingga hal ini perlu diluruskan supaya masyarakat memahaminya.
"Semua daerah itu punya silpa, itu bagian dari nomenklatur dalam APBD. Coba kita bayangkan kalau tidak ada silpa, siapa yang akan membayar gaji PNS, guru-guru negeri di bulan Januari-Februari pada tahun berikutnya," kata Adi Darma.
Adi Darma mengakui persoalan silpa ini memang memunculkan polemik, namun upaya silpa itu juga akan bermanfaat untuk kepentingan lainnya.
"Kalau kita habiskan sesuai dengan program atau rencana 100 persen, tentu akan menyulitkan di tahun berikutnya, karena Bontang ini 90 persen sangat bergantung dengan dana perimbangan pusat. Sedangkan pusat itu menggelontorkan anggaran pada bulan Mei, kalau ini yang terjadi maka upaya untuk menutupi gaji PNS dan guru-guru itu harus mengambil pinjaman bank berbunga," katanya.
Adi Darma menjelaskan silpa bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan dan semua daerah pasti punya silpa.
"Ini yang harus diketahui masyarakat bahwa sisa lebih penggunaan anggaran itu tidak perlu ditakutkan karena itu adalah bagian yang sangat wajar dalam pemerintahan di mana pun," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Saat ditemui di Bontang, Selasa (10/11), Adi Darma mengemukakan bahwa silpa bukan momok menakutkan yang diperkirakan warga, sehingga hal ini perlu diluruskan supaya masyarakat memahaminya.
"Semua daerah itu punya silpa, itu bagian dari nomenklatur dalam APBD. Coba kita bayangkan kalau tidak ada silpa, siapa yang akan membayar gaji PNS, guru-guru negeri di bulan Januari-Februari pada tahun berikutnya," kata Adi Darma.
Adi Darma mengakui persoalan silpa ini memang memunculkan polemik, namun upaya silpa itu juga akan bermanfaat untuk kepentingan lainnya.
"Kalau kita habiskan sesuai dengan program atau rencana 100 persen, tentu akan menyulitkan di tahun berikutnya, karena Bontang ini 90 persen sangat bergantung dengan dana perimbangan pusat. Sedangkan pusat itu menggelontorkan anggaran pada bulan Mei, kalau ini yang terjadi maka upaya untuk menutupi gaji PNS dan guru-guru itu harus mengambil pinjaman bank berbunga," katanya.
Adi Darma menjelaskan silpa bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan dan semua daerah pasti punya silpa.
"Ini yang harus diketahui masyarakat bahwa sisa lebih penggunaan anggaran itu tidak perlu ditakutkan karena itu adalah bagian yang sangat wajar dalam pemerintahan di mana pun," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015