Samarinda (ANTARA Kaltim) - Calon Wali Kota Samarinda Mudiyat Noor menggagas penyebaran program otonomi daerah hingga pemerintahan paling bawah yakni kelurahan agar program pembangunan bisa terserap secara merata ke seluruh wilayah Samarinda.
Mudiyat yang ditemui wartawan di Samarinda, Rabu, mengemukakan secara geografis, letak beberapa kelurahan di Samarinda sangat jauh jaraknya dengan pusat kota yang menjadi sentral pemerintahan.
Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa program pembangunan tidak menyentuk wilayah tertentu. Bahkan beberapa wilayah pinggiran kota seperti Sambutan dan Lempake, dari tahun ke tahun praktis tidak mengalami perubahan signifikan.
"Itu belum kita beberkan berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti pengurusan beberapa surat menyurat yang masih terkonsentrasi di pusat kota dan cukup jauh jaraknya," ujarnya.
Mudiyat berharap apabila program otonomi kelurahan ini bisa diterapkan, tidak hanya pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat, tetapi juga akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan beragama perizinan dan kepentingan administrasi lainnya.
Dalam program otonomi kelurahan tersebut, Mudiyat Noor yang pada Pilkada Kota Samarinda berpasangan dengan Iswandi, menginginkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintahan hingga tingkat bawah.
"Bisa saja persoalan sosial kemasyarakatan langsung ditangani oleh kelurahan, seperti penertipan PKL (pedagang kaki lima) liar di daerah pinggiran, tidak perlu Pemkot Samarinda yang turun ke lapangan," tambah kader Partai Hanura tersebut.
Gagasan otonomi kelurahan tersebut juga sejalan dengan ide pasangan Mudiyat-Iswandi yang akan menerapkan program pembagian dana Rp100 juta per-RT setiap tahun.
Ia menjelaskan bahwa saat ini di Kota Samarinda ada sekitar 1.900 RT, sehingga untuk program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp190 miliar yang dialokasikan melalui APBD.
"Kalau kita kalkulasi dengan APBD Kota Samarinda yang mencapai Rp3 triliun, maka anggaran untuk program itu hanya sekitar 5 persennya. Saya rasa sangat memungkinkan untuk dilaksanakan," tegas Mudiyat.
Menurut Mudiyat, program Rp100 juta per-RT merupakan salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan, karena dana tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk menunjang kebutuhan vital di setiap RT.
Pada Pilkada Kota Samarinda yang digelar serentak 9 Desember 2015, pasangan Mudiyat-Iswandi akan bersaing dengan calon petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail (wali kota dan wawali saat ini). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Mudiyat yang ditemui wartawan di Samarinda, Rabu, mengemukakan secara geografis, letak beberapa kelurahan di Samarinda sangat jauh jaraknya dengan pusat kota yang menjadi sentral pemerintahan.
Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa program pembangunan tidak menyentuk wilayah tertentu. Bahkan beberapa wilayah pinggiran kota seperti Sambutan dan Lempake, dari tahun ke tahun praktis tidak mengalami perubahan signifikan.
"Itu belum kita beberkan berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti pengurusan beberapa surat menyurat yang masih terkonsentrasi di pusat kota dan cukup jauh jaraknya," ujarnya.
Mudiyat berharap apabila program otonomi kelurahan ini bisa diterapkan, tidak hanya pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat, tetapi juga akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan beragama perizinan dan kepentingan administrasi lainnya.
Dalam program otonomi kelurahan tersebut, Mudiyat Noor yang pada Pilkada Kota Samarinda berpasangan dengan Iswandi, menginginkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintahan hingga tingkat bawah.
"Bisa saja persoalan sosial kemasyarakatan langsung ditangani oleh kelurahan, seperti penertipan PKL (pedagang kaki lima) liar di daerah pinggiran, tidak perlu Pemkot Samarinda yang turun ke lapangan," tambah kader Partai Hanura tersebut.
Gagasan otonomi kelurahan tersebut juga sejalan dengan ide pasangan Mudiyat-Iswandi yang akan menerapkan program pembagian dana Rp100 juta per-RT setiap tahun.
Ia menjelaskan bahwa saat ini di Kota Samarinda ada sekitar 1.900 RT, sehingga untuk program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp190 miliar yang dialokasikan melalui APBD.
"Kalau kita kalkulasi dengan APBD Kota Samarinda yang mencapai Rp3 triliun, maka anggaran untuk program itu hanya sekitar 5 persennya. Saya rasa sangat memungkinkan untuk dilaksanakan," tegas Mudiyat.
Menurut Mudiyat, program Rp100 juta per-RT merupakan salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan, karena dana tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk menunjang kebutuhan vital di setiap RT.
Pada Pilkada Kota Samarinda yang digelar serentak 9 Desember 2015, pasangan Mudiyat-Iswandi akan bersaing dengan calon petahana Syaharie Jaang-Nusyirwan Ismail (wali kota dan wawali saat ini). (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015