Bontang (ANTARA Kaltim) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berharap ada pengadaan kapal operasional untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang tinggal di kepulauan
Kepala Seksi KTP dan Kartu Keluarga Disdukcapil Kota Bontang Masriah ketika dihubungi di Bontang, Rabu, mengemukakan opsi jemput bola dilakukan agar warga di kepulauan juga mendapatkan pelayanan optimal, khususnya pengurusan kartu tanda penduduk atau KTP.
"Wilayah Bontang sebagian besar adalah kepulauan dan untuk menjangkaunya diperlukan moda transportasi yang memudahkan petugas untuk melayani warga," katanya.
Disdukcapil berharap pengadaan sarana operasional itu bisa direalisasikan tahun ini, karena sudah cukup lama diusulkan.
"Kami sudah mengajukan beberapa bulan yang lalu, akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya," tambahnya.
Selain moda transportasi laut, Disdukcapil Bontang juga mengusulkan pengadaan kendaraan operasional karena warga yang ada di daerah pinggiran lainnya juga cukup jauh untuk melakukan perekeman e-KTP di kota.
"Mungkin warga yang tidak mampu berpikir transportasi ke kota cukup jauh, sehingga opsi jemput bola sangat mendukung percepatan pengurusan administrasi kependudukan," kata Masriah.
Hingga saat ini, tambahnya, antusias warga untuk melakukan perekaman e-KTP masih rendah, karena masih terdapat 8,001 kepala keluarga yang belum melakukan perekaman.
"Kami bisa menyimpulkan sebagian dari mereka memiliki jarak yang jauh dan susah di jangkau seperti pulau Gusung dan Malahing," tambahnya.
Disdukcapil berharap permohonan pengadaan moda transportasi dapat segera direalisasikan, agar petugas bisa melayani semua warga Kota Bontang yang belum memiliki e-KTP, terutama di wilayah kepulauan. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala Seksi KTP dan Kartu Keluarga Disdukcapil Kota Bontang Masriah ketika dihubungi di Bontang, Rabu, mengemukakan opsi jemput bola dilakukan agar warga di kepulauan juga mendapatkan pelayanan optimal, khususnya pengurusan kartu tanda penduduk atau KTP.
"Wilayah Bontang sebagian besar adalah kepulauan dan untuk menjangkaunya diperlukan moda transportasi yang memudahkan petugas untuk melayani warga," katanya.
Disdukcapil berharap pengadaan sarana operasional itu bisa direalisasikan tahun ini, karena sudah cukup lama diusulkan.
"Kami sudah mengajukan beberapa bulan yang lalu, akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya," tambahnya.
Selain moda transportasi laut, Disdukcapil Bontang juga mengusulkan pengadaan kendaraan operasional karena warga yang ada di daerah pinggiran lainnya juga cukup jauh untuk melakukan perekeman e-KTP di kota.
"Mungkin warga yang tidak mampu berpikir transportasi ke kota cukup jauh, sehingga opsi jemput bola sangat mendukung percepatan pengurusan administrasi kependudukan," kata Masriah.
Hingga saat ini, tambahnya, antusias warga untuk melakukan perekaman e-KTP masih rendah, karena masih terdapat 8,001 kepala keluarga yang belum melakukan perekaman.
"Kami bisa menyimpulkan sebagian dari mereka memiliki jarak yang jauh dan susah di jangkau seperti pulau Gusung dan Malahing," tambahnya.
Disdukcapil berharap permohonan pengadaan moda transportasi dapat segera direalisasikan, agar petugas bisa melayani semua warga Kota Bontang yang belum memiliki e-KTP, terutama di wilayah kepulauan. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015