Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan tahun ini Kaltim siap melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berbasis akrual, sehingga setiap daerah ke depan mampu mencapai predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Hal ini sesuai harapan pemerintah pusat agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan semangat Ayo Kerja. Komitmen ini sangat mendasar, karena Kaltim sudah memiliki pengalaman dalam menyukseskan pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran. Contohnya, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kaltim terbaik se- Indonesia dan telah meraih opini WTP.
“Tidak salah apabila kita tahun ini Go Akrual. Karena pengalaman tentang pengelolaan keuangan sudah ada termasuk penyerapan anggaran. Apalagi, kerjasama Pemprov Kaltim dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim sudah berjalan baik. Jadi, wajar jika target ini dapat diwujudkan,†kata Awang Faroek Ishak usai menghadiri rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Jakarta.
Menurut Gubernur, implementasi Go Akrual sudah siap dilaksanakan. Karena itu, gubernur akan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual tersebut.
Gubernur sangat berharap ke depan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kaltim mencapai opini WTP. Hal ini sejalan pula dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar ke depan pengelolaan keuangan negara semakin baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
Lanjut Gubernur, pelaksanaan itu sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah.
Penerapan basis akrual dilaksanakan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilaksanakan paling lambat pada pelaporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015.
“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ini. Apalagi kondisi ini sangat erat kaitannya dengan penyerapan anggaran. Jadi, masalah kontrak kerja khususnya pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan, karena ini banyak menyerap alokasi anggaran. Apabila kontrak pembangunan fisik infrastruktur berjalan baik, Insyaallah serapan anggaran juga baik,†jelasnya.
Ditambahkan Gubernur, pemerintah pusat telah berupaya untuk mendorong implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mulai dari penyusunan regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem informasi.
Karena itu, ini harus didukung, dengan komitmen kuat para pimpinan serta semangat dan kerja keras para pengelola keuangan. Awang yakin pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas.
“Implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni good governance dan clean government.
Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam era perekonomian yang semakin global,†jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penerapan akuntansi berbasis akrual juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, laporan keuangan pemerintah juga dikembangkan agar sejalan dengan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.
“Karena itu, ke depan diharapkan pemerintah mulai dari jajaran kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah harus bekerja keras menerapkan pengelolaan akuntansi berbasis akrual ini,†kata Menkeu. (Humas Prov Kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal ini sesuai harapan pemerintah pusat agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan semangat Ayo Kerja. Komitmen ini sangat mendasar, karena Kaltim sudah memiliki pengalaman dalam menyukseskan pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran. Contohnya, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kaltim terbaik se- Indonesia dan telah meraih opini WTP.
“Tidak salah apabila kita tahun ini Go Akrual. Karena pengalaman tentang pengelolaan keuangan sudah ada termasuk penyerapan anggaran. Apalagi, kerjasama Pemprov Kaltim dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim sudah berjalan baik. Jadi, wajar jika target ini dapat diwujudkan,†kata Awang Faroek Ishak usai menghadiri rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Jakarta.
Menurut Gubernur, implementasi Go Akrual sudah siap dilaksanakan. Karena itu, gubernur akan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual tersebut.
Gubernur sangat berharap ke depan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kaltim mencapai opini WTP. Hal ini sejalan pula dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar ke depan pengelolaan keuangan negara semakin baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
Lanjut Gubernur, pelaksanaan itu sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah.
Penerapan basis akrual dilaksanakan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilaksanakan paling lambat pada pelaporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015.
“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ini. Apalagi kondisi ini sangat erat kaitannya dengan penyerapan anggaran. Jadi, masalah kontrak kerja khususnya pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan, karena ini banyak menyerap alokasi anggaran. Apabila kontrak pembangunan fisik infrastruktur berjalan baik, Insyaallah serapan anggaran juga baik,†jelasnya.
Ditambahkan Gubernur, pemerintah pusat telah berupaya untuk mendorong implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mulai dari penyusunan regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem informasi.
Karena itu, ini harus didukung, dengan komitmen kuat para pimpinan serta semangat dan kerja keras para pengelola keuangan. Awang yakin pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas.
“Implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni good governance dan clean government.
Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam era perekonomian yang semakin global,†jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penerapan akuntansi berbasis akrual juga menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, laporan keuangan pemerintah juga dikembangkan agar sejalan dengan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.
“Karena itu, ke depan diharapkan pemerintah mulai dari jajaran kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah harus bekerja keras menerapkan pengelolaan akuntansi berbasis akrual ini,†kata Menkeu. (Humas Prov Kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015