Bontang (ANTARA Kaltim) - DPRD Kota Bontang segera memanggil instansi terkait guna membahas rencana pemberian bantuan untuk warga di Kampung Selambai, Kelurahan Lhoktuan, yang rumahnya roboh beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paemboenan ketika dihubungi di Bontang, Sabtu, mengemukakan musibah yang dialami warga Kampung Selambai perlu segera mendapatkan penyelesaikan, karena mereka sangat berharap pemkot bisa memberikan bantuan untuk perbaikan rumahnya.
"Kami akan memanggil semua pihak, termasuk dari pemkot, warga, hingga kelurahan. Rencananya rapat koordinasi itu digelar dalam waktu dekat ini dan sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah," katanya.
Menurut Etha, rencana pemberian bantuan itu memang menjadi polemik, karena ada informasi kalau rumah warga yang roboh itu adalah rumah yang disewakan.
Pemkot Bontang sangat teliti dalam memberikan bantuan untuk pembangunan, karena rumah tersebut sempat dikabarkan disewakan sehingga tidak memungkinkan mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalaupun memang setelah dicek silang rumah itu ditinggali oleh warga kurang mampu dan tidak sewa, sebelum diberikan bantuan maka harus ada perjanjian dulu. Menurut saya solusi terbaiknya itu, namun kita akan sama-sama mencari solusi terbaik dalam rapat nanti," ujar Etha.
Menurut ia, kehati-hatian pemkot dalam memberikan bantuan cukup wajar, tetapi jika memang benar bahwa rumah warga yang roboh itu tidak berstatus sewa, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal menyayangkan apabila pemkot tidak bisa membantu pembangunan rumah warga yang roboh di Kampung Selambai.
"Saya menerima laporan kalau mereka ternyata tidak sewa di rumah itu, tetapi dipinjami secara gratis karena yang tinggal adalah warga kurang mampu," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Faisal, tidak ada alasan bagi pemkot untuk tidak mengucurkan bantuan. Apalagi bantuan untuk pembangunan ini sangat ditunggu-tunggu warga yang terkena musibah.
"Logikanya seperti ini, masa warga saja mau membantu warga lain dengan membantu warga kurang mampu dengan meminjamkan rumahnya, sementara pemerintah tidak mau membantu," katanya.
Basri, salah satu warga yang rumahnya ambruk, mengemukakan semula rumah tersebut memang disewakan selama setahun kepada warga Jepang.
Setelah masa sewanya habis, ia kemudian menyekat atau memetakan rumahnya menjadi delapan petak dan dihuni secara bergantian oleh lebih kurang delapan warga sejak 2013 tanpa pernah dipungut biaya sepeserpun
"Boleh tanya langsung ke orangnya, pernahkah saya meminta uang sewa sejak mereka tinggal," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paemboenan ketika dihubungi di Bontang, Sabtu, mengemukakan musibah yang dialami warga Kampung Selambai perlu segera mendapatkan penyelesaikan, karena mereka sangat berharap pemkot bisa memberikan bantuan untuk perbaikan rumahnya.
"Kami akan memanggil semua pihak, termasuk dari pemkot, warga, hingga kelurahan. Rencananya rapat koordinasi itu digelar dalam waktu dekat ini dan sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah," katanya.
Menurut Etha, rencana pemberian bantuan itu memang menjadi polemik, karena ada informasi kalau rumah warga yang roboh itu adalah rumah yang disewakan.
Pemkot Bontang sangat teliti dalam memberikan bantuan untuk pembangunan, karena rumah tersebut sempat dikabarkan disewakan sehingga tidak memungkinkan mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalaupun memang setelah dicek silang rumah itu ditinggali oleh warga kurang mampu dan tidak sewa, sebelum diberikan bantuan maka harus ada perjanjian dulu. Menurut saya solusi terbaiknya itu, namun kita akan sama-sama mencari solusi terbaik dalam rapat nanti," ujar Etha.
Menurut ia, kehati-hatian pemkot dalam memberikan bantuan cukup wajar, tetapi jika memang benar bahwa rumah warga yang roboh itu tidak berstatus sewa, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal menyayangkan apabila pemkot tidak bisa membantu pembangunan rumah warga yang roboh di Kampung Selambai.
"Saya menerima laporan kalau mereka ternyata tidak sewa di rumah itu, tetapi dipinjami secara gratis karena yang tinggal adalah warga kurang mampu," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Faisal, tidak ada alasan bagi pemkot untuk tidak mengucurkan bantuan. Apalagi bantuan untuk pembangunan ini sangat ditunggu-tunggu warga yang terkena musibah.
"Logikanya seperti ini, masa warga saja mau membantu warga lain dengan membantu warga kurang mampu dengan meminjamkan rumahnya, sementara pemerintah tidak mau membantu," katanya.
Basri, salah satu warga yang rumahnya ambruk, mengemukakan semula rumah tersebut memang disewakan selama setahun kepada warga Jepang.
Setelah masa sewanya habis, ia kemudian menyekat atau memetakan rumahnya menjadi delapan petak dan dihuni secara bergantian oleh lebih kurang delapan warga sejak 2013 tanpa pernah dipungut biaya sepeserpun
"Boleh tanya langsung ke orangnya, pernahkah saya meminta uang sewa sejak mereka tinggal," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015