Penajam (ANTARA Kaltim) - Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar mengemukakan, kebijakan pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak disinyalir menjadi salah satu pemicu maraknya aksi "pengetap" atau pengumpul BBM di daerah setempat.
"Pemberian subsidi BBM membuka peluang atau kesempatan para spekulan, sehingga keberadaan pengetap BBM menjadi marak," kata Yusran Aspar kepada wartawan di Penajam, Senin.
"Sampai masa tugas dan sampai saya diganti sebagai Bupati Penajam Paser Utara, keberadaan pengetap akan tetap ada, jika harga BBM tetap mendapatkan subsidi," tambahnya.
Menurut Yusran, semakin maraknya aksi pengetap BBM karena adanya kesempatan bagi spekulan untuk meraih keuntungan dari disparitas harga BBM subsidi.
"Jika pemerintah mencabut subsidi harga BBM, pasti tidak ada lagi pengetap. Saya menilai itu akar permasalahan maraknya pengetap BBM selama ini," ujarnya.
Masyarakat Penajam Paser Utara, lanjut bupati, tetap membeli BBM dengan harga yang cukup mahal karena ulah pengetap.
Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus berani menolak subsidi BBM untuk mencegah munculnya aksi spekulan tersebut.
"Saya mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama DPRD untuk menolak subsidi BBM. Kalau kita berani, saya yakin tidak ada lagi permasalahan pengetap," ungkapnya.
Jika tidak ada subsidi harga BBM, kelebihan dari subsidi tersebut dapat dikembalikan ke APBD untuk kepentingan masyarakat.
Untuk menghentikan aksi pengetap, Pemkab Penajam Paser Utara berencana mengirimkan surat kepada Presiden dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk menolak subsidi BBM.
"Akar permasalahannya adalah perbedaan harga, karena adanya subsidi itu. Jika pemerintah, masyarakat dan semua elemen yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara bersepakat, aksi pengetap itu bisa dihilangkan dengan menolak subsidi BBM," katanya
"Ada tidaknya subsidi itu, masyarakat di daerah ini tidak merasakannya karena mereka tetap membeli BBM dengan harga mahal akibat ulah pengetab," ungkap Yusran Aspar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Pemberian subsidi BBM membuka peluang atau kesempatan para spekulan, sehingga keberadaan pengetap BBM menjadi marak," kata Yusran Aspar kepada wartawan di Penajam, Senin.
"Sampai masa tugas dan sampai saya diganti sebagai Bupati Penajam Paser Utara, keberadaan pengetap akan tetap ada, jika harga BBM tetap mendapatkan subsidi," tambahnya.
Menurut Yusran, semakin maraknya aksi pengetap BBM karena adanya kesempatan bagi spekulan untuk meraih keuntungan dari disparitas harga BBM subsidi.
"Jika pemerintah mencabut subsidi harga BBM, pasti tidak ada lagi pengetap. Saya menilai itu akar permasalahan maraknya pengetap BBM selama ini," ujarnya.
Masyarakat Penajam Paser Utara, lanjut bupati, tetap membeli BBM dengan harga yang cukup mahal karena ulah pengetap.
Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus berani menolak subsidi BBM untuk mencegah munculnya aksi spekulan tersebut.
"Saya mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama DPRD untuk menolak subsidi BBM. Kalau kita berani, saya yakin tidak ada lagi permasalahan pengetap," ungkapnya.
Jika tidak ada subsidi harga BBM, kelebihan dari subsidi tersebut dapat dikembalikan ke APBD untuk kepentingan masyarakat.
Untuk menghentikan aksi pengetap, Pemkab Penajam Paser Utara berencana mengirimkan surat kepada Presiden dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk menolak subsidi BBM.
"Akar permasalahannya adalah perbedaan harga, karena adanya subsidi itu. Jika pemerintah, masyarakat dan semua elemen yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara bersepakat, aksi pengetap itu bisa dihilangkan dengan menolak subsidi BBM," katanya
"Ada tidaknya subsidi itu, masyarakat di daerah ini tidak merasakannya karena mereka tetap membeli BBM dengan harga mahal akibat ulah pengetab," ungkap Yusran Aspar. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015